Dr Muhdi SH MHum, selaku pimpinan Komite 1 Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Dmengatakan, isu pemekaran bagi Kabupaten Brebes Selatan masih relevan. Bahkan dia berjanji akan ikut memperjuangkan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Brebes Selatan karena menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Demikian disampaikan Muhdi saat reses perdana di ruang rapat lantai 3 Kantor Pemerintahan Terpadu (KPT) Brebes, Selasa (5/11/2024). “Kami melihat salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan diantaranya pemekaran, Brebes termasuk daerah yang luas dan penduduknya cukup besar, syarat pemekaran sudah dipenuhi,” kata Muhdi. Pihaknya akan mencari solusi membuka kran untuk pemekaran, agar bisa dibuka kembali termasuk di Jawa Tengah yaitu Brebes dan Cilacap. Dia berjanji akan didalami lebih jauh, dalam waktu yang tidak terlalu lama. Karena menurutnya, sebenarnya tidak akan terlalu memberatkan dalam persoalan penganggaran bila ada kreativitas. Misal terkait aturan, manajemen kelembagaannya dirampingkan. Kalau perlu jumlah anggota DPRD di Brebes dan Brebes Selatan tidak sama. Muhdi memahami letak geografis Brebes yang terlalu jauh, terlalu luas meskipun sekarang berada di era digital. Pembiayaan pemekaran sebenarnya tidak memberatkan. Kalau daerahnya menjadi kecil setelah dimekar, maka managemen kelembagaannya bisa digabungkan, termasuk DPRD nya juga bisa dirampingkan.“Kalau terlalu luas, terlalu jauh juga mengurangi efektivitas pengelolaan sebuah daerah. Masih, masih relevan pemekaran dan itu salah satu program dari DPD untuk lima tahun ke depan soal pemekaran di Jawa,” tandas Muhdi yang juga Ketua PGRI Jawa Tengah itu. Muhdi mengambil reses di Brebes karena ada beberapa fokus dalam reses ini diantaranya adalah terkait pemerintah daerah. Dia ingin mendapatkan informasi yang cukup bagaimana implementasi terkait undang-undang Pemerintah Daerah di Kabupaten Brebes. “Alhamdulillah saya mendapat banyak hal, terutama hal-hal yang akan kami bawa ke Pusat untuk diupayakan atau diperjuangakan baik dari sisi kebijakannya maupun masalah anggaran, karena bagi kami Brebes dengan kondisi yang ada menurut saya butuh perhatian dan intervensi pemerintah pusat terhadap anggaran yang diperlukan,” tutur Muhdi. Menurut Muhdi, saat ini dirinya mencatat otonomi daerah yang diharapkan bisa menjadi jalan keluar bagi upaya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Brebes, tetapi implementasinya belum seperti yang diharapkan. Salah satunya bagaimana alokasi anggaran yang paling utama, ternyata yang diberikan ke daerah masih sangat terbatas. Selanjutnya kebebasan penggunaan anggaran yang diberikan juga sangat dibatasi yang membuat daerah tidak mampu mengeksplor atau improvisasi terhadap masalah-masalah yang menjadi faktor kunci dari penyelesaian masalah di Kabupaten Brebes. Pj Bupati Brebes Ir Djoko Gunawan MT memberikan masukan terutama kebijakan fiskal terkait dengan pengalokasian anggaran yang agak mempersulit daerah. Apalagi, Brebes banyak program untuk intervensi kegiatan seperti penanggulangan kemiskinan, peningkatan pertumbuhan ekonomi, penurunan angka stunting dan sebagainya. “Sudah kita memberikan masukan, mudah-mudahan ada desain baru pemerintahan pusat sehingga kita lebih fleksibel untuk mengeksekusi kegiatan tersebut,” terang Djoko. Yang paling urgent, terutama pemanfaatan pengalokasian penganggaran, ada DAU terikat, kemudian ada DAK dan sebagainya. Diluar itu DAU Bebas cukup kecil sehingga ini agak mempersulit, mudah-mudahan dengan adanya reses dari DPD RI ada solusi untuk pemerintah daerah. Turut hadir Asisten Bidang Pemerintahan Drs Khaerul Abidin dan beberapa kepala OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes dalam acara tersebut.

Anggota DPD RI Perwakilan Jawa Tengah, Abdul Kholik melalui forum Sidang Paripurna terakhir masa Jabatan 2019-2024 mendorong agar dilakukan kebijakan terhadap sektor pertanian dan kelautan, serta perikanan secara lebih optimal dari segi data oleh statistik BPS (Badan Pusat Statistik). “Dalam berbagai survei, sektor pertanian di dalamnya mencakup sektor kelautan. Hal ini tidak mampu mencerminkan kondisi riil yang menggambarkan kemampuan di sektor pertanian dan kelautan,” kata Kholik, Selasa (01/10/2024). Ia juga menymnpaikan, Sensus Pertanian di 2023 yang terjadi di wilayah Jawa Tengah mengalami penurunan yang signifikan di sektor rumah tangga pertanian. Meskipun disebutkan bahwa terdapat penurunan di sektor rumah tangga pertanian, namun di sektor badan usaha pertanian mengalami pertumbuhan. Setelah diperinci lebih detail, ternyata pertumbuhannya bukan sektor pertanian (pangan), namun usaha-usaha perikanan. Menurut Abdul Kholik, penyajian data seperti itu dapat menjadikan misleading yang seolah-olah sektor rumah tangga jatuh di sektor korporasi meningkat dan ternyata bukan usaha pertanian pangan. “Harus dipisah antara pertanian sendiri dan perikanan-kelautan tersendiri. Sehingga akan lebih akurat datanya. Dua sektor ini merupakan sektor yang sangat penting dan menjadi kekuatan dalam membangun daerah,” tegas Senator lulusan Doktor UNISSULA tersebut. Ia menambahkan, pemerintah daaerah banyak yang tidak memprioritaskan kedua sektor tersebut, mungkin karena tidak mendapatkan gambaran potensi yang lebih riil dan faktual. Padahal dari sisi ancaman, sektor pertanian (pangan) dengan kemampuan yang terus menurun dan kelautan yang belum maksimal digarap dapat menunjukkan kinerja dan potensi yang dihadapi di kedua sektor ini. “Sejauh mana pertanian terus menurun dan resikonya, mengingat sektor ini berpengaruh terhadap ketahanan pangan. Begitu pula sektor maritim yang datanya dapat dikembangkan oleh pemerintah pusat dan daerah,” pungkas Abdul Kholik.

Anggota DPD RI Abdul Kholik mengajak civitas academica Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Purwokerto, Jawa Tengah, untuk meningkatkan peran dalam pembangunan Indonesia khususnya di wilayah Jawa Tengah bagian selatan. "Dalam orasi ilmiah tadi, kami menyampaikan berbagai permasalahan terutama bagaimana pembangunan kita hari ini dan bagaimana peran perguruan tinggi," kata Abdul Kholik usai menyampaikan orasi ilmiah pada Sidang Terbuka Senat Dies Natalis Ke-61 Unsoed di Auditorium Graha Widyatama Prof Rubijanto Misman Unsoed, Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Senin. Ia mengakui ada tantangan yang berat untuk bangsa Indonesia karena target Indonesia Emas 2045 kalau dikonstruksikan dengan data-data statistik hasil pembangunan beberapa indikator, sesungguhnya masih sangat membutuhkan akselerasi. Menurut dia, hal tersebut disebabkan capaian-capaian secara data terutama dalam rentang waktu 10 tahun ke belakang dan seterusnya itu waktunya tidak mencukupi. "Misalnya, di indikator kemiskinan, dengan rata-rata dalam 10 tahun hanya mampu mengurangi dua persen, sementara sekarang kurang lebih masih 9,03 persen, maka logikanya masih butuh waktu 40 tahun," kata Ketua Umum Keluarga Alumni Unsoed itu. Dengan tekanan defisit waktu untuk mencapai Indonesia Emas, kata dia, mau atau tidak mau, harus ada akselerasi di berbagai sektor. Akan tetapi, lanjut dia, yang paling penting adalah pilihan sektor prioritasnya. "Nah, dari hasil kajian dan juga hasil pengawasan kami, sebenarnya yang perlu difokuskan adalah tiga sektor utama sebagai kekuatan ekonomi ke depan. Pertama adalah agro atau pertanian untuk ketahanan pangan, bahkan kalau mungkin kita bisa menjadi pengekspor pangan karena pangan akan menjadi komoditas penting di dunia ke depan," katanya menjelaskan. Sementara yang kedua, kata dia, sektor maritim karena produk maritim akan menjadi nilai yang sangat besar, baik nominalnya maupun kualitasnya sehingga hal itu menjadi potensi besar. Selanjutnya sektor yang ketiga berupa pariwisata karena merupakan kekuatan yang menggerakkan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia. "Jadi, kalau tiga sektor ini diperkuat akan menjadi ruang untuk akselerasi. Defisit waktu mungkin sedikit banyak bisa dikejar dengan tiga sektor ini, selain ada sektor baru berupa ekonomi dari carbon trading (perdagangan karbon)," kata senator asal Jawa Tengah itu. Menurut dia, perdagangan karbon juga memiliki prospek ke depan karena potensinya di Indonesia sangat besar. Terkait dengan hal itu, Kholik mengharapkan Unsoed di usianya yang ke-61 tahun terus berkarya dengan baik dan mampu menghasilkan alumni-alumni yang kompeten di berbagai bidang untuk bisa berbakti di seluruh profesi dan bidang di Indonesia. "Khusus untuk pengembangan kawasan ekonomi di Jateng selatan, kami ingin Unsoed juga fokus di situ. Kalau perlu, ada pusat kajian tersendiri di Unsoed yang mengkhususkan pengkajian terhadap pengembangan kawasan Jateng selatan," katanya. Menurut dia, hal itu karena dari sisi kebutuhan pengembangan wilayah tersebut di mana Unsoed menjadi perguruan tinggi yang sudah lama dan telah memberikan banyak kontribusi akan lebih optimal jika fokus dalam kajian pengembangan wilayah Jateng selatan. Ia mengatakan hal itu akan sangat membantu akselerasi pembangunan di Jawa Tengah khususnya dan lebih spesifik lagi di Jateng bagian selatan. "Unsoed juga bisa membuat kajian, riset, dan pengembangan teknologi di bidang pertanian, kemudian maritim, dan juga pariwisata, termasuk mulai merintis kajian ekonomi karbon itu," kata Kholik. Sementara itu, Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq mengatakan apa yang disampaikan Abdul Kholik dalam orasi ilmiahnya merupakan kabar yang menggembirakan. "Beliau menyampaikan agar potensi yang dimiliki oleh Jawa Tengah terutama Jateng selatan ini mudah-mudahan bisa teroptimalkan. Tadi, melalui bentuk kelembagaan agar apa yang dimiliki bisa dikelola secara maksimal," katanya menegaskan. Menurut dia, hal itu sesuai dengan tema yang diusung dalam Dies Natalis Ke-61 berupa Unsoed Berinovasi untuk Sumber Daya Desa Lestari. Ia mengatakan tema tersebut mengandung makna pihaknya memiliki visi bahwa aktivitas utama yang dilakukan Unsoed berupa pengembangan sumber daya pedesaan dan kearifan lokal. "Pada tahun ini harapannya (visi) ini akan memperkuat dengan mewujudkan pengembangan dalam bentuk pemberdayaan terutama desa yang lestari dan berkelanjutan, sehingga sangat linier dengan apa yang disampaikan Pak Kholik," kata Rektor.

Senator Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Abdul Kholik menerima penghargaan dari Jawa Pos Radar Semarang 2024. Penghargaan diberikan atas kiprah dan dedikasinya sebagai Tokoh Senator Aspiratif dan Peduli UMKM bagi masyarakat Jawa Tengah. Penghargaan diberikan Direktur Jawa Pos Radar Semarang Baehaqi, kepada Abdul Kholik, di Semarang, pada Jumat (20/9/2024) malam. "Alhamdulillah, kami mendapatkan penghargaan ini karena dinilai dengan rasa kepeduliannya dalam pengembangan UMKM di Jawa Tengah dan penghargaan ini sebenarnya untuk para UMKM yang ada di Jateng, agar mereka tetap maju dan berkembang," kata Abdul Kholik kepada awak media. Abdul Kholik, menyampaikan rasa syukur dan bangganya, karena berhasil mendapatkan penghargaan tersebut. Menurutnya, ini juga merupakan tantangan ke depan dalam mendorong UMKM di Jawa Tengah agar semakin berkembang lagi. "Kami terus mendorong, agar UMKM dan potensi sumber daya lokal yang ada di Jateng semakin berkembang, hal ini dilakukan agar ekonomi dan masyarakat yang ada di Jateng pun semakin sejahtera," imbuhnya. Abdul Kholik juga berharap, media dapat terus mengedukasi masyarakat, memberikan literasi, agar dalam pemilihan kepala daerah serentak di Jawa Tengah nanti, dapat berjalan dengan baik. Seluruh masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya dengan baik, sehingga target tingkat partisipasi pemilih 82 persen tercapai. Media, menurutnya, mesti dapat menghindari berita-berita konflik, mengingat saat Pilkada, kondisi cenderung sedikit menghangat. Oleh karena itu, media bekerja sama dengan pemerintah daerah dan desk pilkada dapat melaksanakan tugas dengan baik, dengan mengedukasi masyarakat, agar mereka gunakan hak pilihnya dengan benar. "Penghargaan ini adalah bukti nyata dedikasi dan komitmen dari awak media yang ada di Jawa Tegah, dalam memberikan yang terbaik bagi masyarakat Jawa Tengah. Kalau bicara prestasi, apa pun bidangnya, tentu akan dapat menjadi sumber inspirasi, bahkan juga keteladanan untuk menjadi contoh, panutan, dan tempat berkaca," ujar Abdul Kholik. Raihan prestasi yang telah dicapai tersebut, diharapkan mampu menjadi virus kebaikan yang menyebar luas kepada masyarakat, dan mendorong semua pihak untuk membaktikan hidupnya sesuai bidang masing-masing. “Semoga prestasi yang diraih dapat memotivasi kita semua, untuk terus berkarya dan berinovasi, mendukung pelaksanaan pembangunan, dan memajukan Jawa Tengah,” ujarnya. Sementara itu, Direktur Jawa Pos Radar Semarang Baehaqi mengatakan, penghargaan malam itu diberikan kepada orang-orang dan lembaga, yang telah bekerja keras untuk memajukan negeri ini. “Penerima penghargaan tidak hanya dari pemerintah, tapi ada juga swasta, akademisi, legislatif, seniman dan lainnya. Apresiasi tidak hanya pada personal tapi kelompok," pungkasnya.

Dr Muhdi SH MHum, selaku pimpinan Komite 1 Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Dmengatakan, isu pemekaran bagi Kabupaten Brebes Selatan masih relevan. Bahkan dia berjanji akan ikut memperjuangkan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Brebes Selatan karena menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Demikian disampaikan Muhdi saat reses perdana di ruang rapat lantai 3 Kantor Pemerintahan Terpadu (KPT) Brebes, Selasa (5/11/2024). “Kami melihat salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan diantaranya pemekaran, Brebes termasuk daerah yang luas dan penduduknya cukup besar, syarat pemekaran sudah dipenuhi,” kata Muhdi. Pihaknya akan mencari solusi membuka kran untuk pemekaran, agar bisa dibuka kembali termasuk di Jawa Tengah yaitu Brebes dan Cilacap. Dia berjanji akan didalami lebih jauh, dalam waktu yang tidak terlalu lama. Karena menurutnya, sebenarnya tidak akan terlalu memberatkan dalam persoalan penganggaran bila ada kreativitas. Misal terkait aturan, manajemen kelembagaannya dirampingkan. Kalau perlu jumlah anggota DPRD di Brebes dan Brebes Selatan tidak sama. Muhdi memahami letak geografis Brebes yang terlalu jauh, terlalu luas meskipun sekarang berada di era digital. Pembiayaan pemekaran sebenarnya tidak memberatkan. Kalau daerahnya menjadi kecil setelah dimekar, maka managemen kelembagaannya bisa digabungkan, termasuk DPRD nya juga bisa dirampingkan.“Kalau terlalu luas, terlalu jauh juga mengurangi efektivitas pengelolaan sebuah daerah. Masih, masih relevan pemekaran dan itu salah satu program dari DPD untuk lima tahun ke depan soal pemekaran di Jawa,” tandas Muhdi yang juga Ketua PGRI Jawa Tengah itu. Muhdi mengambil reses di Brebes karena ada beberapa fokus dalam reses ini diantaranya adalah terkait pemerintah daerah. Dia ingin mendapatkan informasi yang cukup bagaimana implementasi terkait undang-undang Pemerintah Daerah di Kabupaten Brebes. “Alhamdulillah saya mendapat banyak hal, terutama hal-hal yang akan kami bawa ke Pusat untuk diupayakan atau diperjuangakan baik dari sisi kebijakannya maupun masalah anggaran, karena bagi kami Brebes dengan kondisi yang ada menurut saya butuh perhatian dan intervensi pemerintah pusat terhadap anggaran yang diperlukan,” tutur Muhdi. Menurut Muhdi, saat ini dirinya mencatat otonomi daerah yang diharapkan bisa menjadi jalan keluar bagi upaya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Brebes, tetapi implementasinya belum seperti yang diharapkan. Salah satunya bagaimana alokasi anggaran yang paling utama, ternyata yang diberikan ke daerah masih sangat terbatas. Selanjutnya kebebasan penggunaan anggaran yang diberikan juga sangat dibatasi yang membuat daerah tidak mampu mengeksplor atau improvisasi terhadap masalah-masalah yang menjadi faktor kunci dari penyelesaian masalah di Kabupaten Brebes. Pj Bupati Brebes Ir Djoko Gunawan MT memberikan masukan terutama kebijakan fiskal terkait dengan pengalokasian anggaran yang agak mempersulit daerah. Apalagi, Brebes banyak program untuk intervensi kegiatan seperti penanggulangan kemiskinan, peningkatan pertumbuhan ekonomi, penurunan angka stunting dan sebagainya. “Sudah kita memberikan masukan, mudah-mudahan ada desain baru pemerintahan pusat sehingga kita lebih fleksibel untuk mengeksekusi kegiatan tersebut,” terang Djoko. Yang paling urgent, terutama pemanfaatan pengalokasian penganggaran, ada DAU terikat, kemudian ada DAK dan sebagainya. Diluar itu DAU Bebas cukup kecil sehingga ini agak mempersulit, mudah-mudahan dengan adanya reses dari DPD RI ada solusi untuk pemerintah daerah. Turut hadir Asisten Bidang Pemerintahan Drs Khaerul Abidin dan beberapa kepala OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes dalam acara tersebut.

Anggota DPD RI Perwakilan Jawa Tengah, Abdul Kholik melalui forum Sidang Paripurna terakhir masa Jabatan 2019-2024 mendorong agar dilakukan kebijakan terhadap sektor pertanian dan kelautan, serta perikanan secara lebih optimal dari segi data oleh statistik BPS (Badan Pusat Statistik). “Dalam berbagai survei, sektor pertanian di dalamnya mencakup sektor kelautan. Hal ini tidak mampu mencerminkan kondisi riil yang menggambarkan kemampuan di sektor pertanian dan kelautan,” kata Kholik, Selasa (01/10/2024). Ia juga menymnpaikan, Sensus Pertanian di 2023 yang terjadi di wilayah Jawa Tengah mengalami penurunan yang signifikan di sektor rumah tangga pertanian. Meskipun disebutkan bahwa terdapat penurunan di sektor rumah tangga pertanian, namun di sektor badan usaha pertanian mengalami pertumbuhan. Setelah diperinci lebih detail, ternyata pertumbuhannya bukan sektor pertanian (pangan), namun usaha-usaha perikanan. Menurut Abdul Kholik, penyajian data seperti itu dapat menjadikan misleading yang seolah-olah sektor rumah tangga jatuh di sektor korporasi meningkat dan ternyata bukan usaha pertanian pangan. “Harus dipisah antara pertanian sendiri dan perikanan-kelautan tersendiri. Sehingga akan lebih akurat datanya. Dua sektor ini merupakan sektor yang sangat penting dan menjadi kekuatan dalam membangun daerah,” tegas Senator lulusan Doktor UNISSULA tersebut. Ia menambahkan, pemerintah daaerah banyak yang tidak memprioritaskan kedua sektor tersebut, mungkin karena tidak mendapatkan gambaran potensi yang lebih riil dan faktual. Padahal dari sisi ancaman, sektor pertanian (pangan) dengan kemampuan yang terus menurun dan kelautan yang belum maksimal digarap dapat menunjukkan kinerja dan potensi yang dihadapi di kedua sektor ini. “Sejauh mana pertanian terus menurun dan resikonya, mengingat sektor ini berpengaruh terhadap ketahanan pangan. Begitu pula sektor maritim yang datanya dapat dikembangkan oleh pemerintah pusat dan daerah,” pungkas Abdul Kholik.

Senator Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Abdul Kholik menerima penghargaan dari Jawa Pos Radar Semarang 2024. Penghargaan diberikan atas kiprah dan dedikasinya sebagai Tokoh Senator Aspiratif dan Peduli UMKM bagi masyarakat Jawa Tengah. Penghargaan diberikan Direktur Jawa Pos Radar Semarang Baehaqi, kepada Abdul Kholik, di Semarang, pada Jumat (20/9/2024) malam. "Alhamdulillah, kami mendapatkan penghargaan ini karena dinilai dengan rasa kepeduliannya dalam pengembangan UMKM di Jawa Tengah dan penghargaan ini sebenarnya untuk para UMKM yang ada di Jateng, agar mereka tetap maju dan berkembang," kata Abdul Kholik kepada awak media. Abdul Kholik, menyampaikan rasa syukur dan bangganya, karena berhasil mendapatkan penghargaan tersebut. Menurutnya, ini juga merupakan tantangan ke depan dalam mendorong UMKM di Jawa Tengah agar semakin berkembang lagi. "Kami terus mendorong, agar UMKM dan potensi sumber daya lokal yang ada di Jateng semakin berkembang, hal ini dilakukan agar ekonomi dan masyarakat yang ada di Jateng pun semakin sejahtera," imbuhnya. Abdul Kholik juga berharap, media dapat terus mengedukasi masyarakat, memberikan literasi, agar dalam pemilihan kepala daerah serentak di Jawa Tengah nanti, dapat berjalan dengan baik. Seluruh masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya dengan baik, sehingga target tingkat partisipasi pemilih 82 persen tercapai. Media, menurutnya, mesti dapat menghindari berita-berita konflik, mengingat saat Pilkada, kondisi cenderung sedikit menghangat. Oleh karena itu, media bekerja sama dengan pemerintah daerah dan desk pilkada dapat melaksanakan tugas dengan baik, dengan mengedukasi masyarakat, agar mereka gunakan hak pilihnya dengan benar. "Penghargaan ini adalah bukti nyata dedikasi dan komitmen dari awak media yang ada di Jawa Tegah, dalam memberikan yang terbaik bagi masyarakat Jawa Tengah. Kalau bicara prestasi, apa pun bidangnya, tentu akan dapat menjadi sumber inspirasi, bahkan juga keteladanan untuk menjadi contoh, panutan, dan tempat berkaca," ujar Abdul Kholik. Raihan prestasi yang telah dicapai tersebut, diharapkan mampu menjadi virus kebaikan yang menyebar luas kepada masyarakat, dan mendorong semua pihak untuk membaktikan hidupnya sesuai bidang masing-masing. “Semoga prestasi yang diraih dapat memotivasi kita semua, untuk terus berkarya dan berinovasi, mendukung pelaksanaan pembangunan, dan memajukan Jawa Tengah,” ujarnya. Sementara itu, Direktur Jawa Pos Radar Semarang Baehaqi mengatakan, penghargaan malam itu diberikan kepada orang-orang dan lembaga, yang telah bekerja keras untuk memajukan negeri ini. “Penerima penghargaan tidak hanya dari pemerintah, tapi ada juga swasta, akademisi, legislatif, seniman dan lainnya. Apresiasi tidak hanya pada personal tapi kelompok," pungkasnya.

Dr Muhdi SH MHum, selaku pimpinan Komite 1 Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Dmengatakan, isu pemekaran bagi Kabupaten Brebes Selatan masih relevan. Bahkan dia berjanji akan ikut memperjuangkan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Brebes Selatan karena menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Demikian disampaikan Muhdi saat reses perdana di ruang rapat lantai 3 Kantor Pemerintahan Terpadu (KPT) Brebes, Selasa (5/11/2024). “Kami melihat salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan diantaranya pemekaran, Brebes termasuk daerah yang luas dan penduduknya cukup besar, syarat pemekaran sudah dipenuhi,” kata Muhdi. Pihaknya akan mencari solusi membuka kran untuk pemekaran, agar bisa dibuka kembali termasuk di Jawa Tengah yaitu Brebes dan Cilacap. Dia berjanji akan didalami lebih jauh, dalam waktu yang tidak terlalu lama. Karena menurutnya, sebenarnya tidak akan terlalu memberatkan dalam persoalan penganggaran bila ada kreativitas. Misal terkait aturan, manajemen kelembagaannya dirampingkan. Kalau perlu jumlah anggota DPRD di Brebes dan Brebes Selatan tidak sama. Muhdi memahami letak geografis Brebes yang terlalu jauh, terlalu luas meskipun sekarang berada di era digital. Pembiayaan pemekaran sebenarnya tidak memberatkan. Kalau daerahnya menjadi kecil setelah dimekar, maka managemen kelembagaannya bisa digabungkan, termasuk DPRD nya juga bisa dirampingkan.“Kalau terlalu luas, terlalu jauh juga mengurangi efektivitas pengelolaan sebuah daerah. Masih, masih relevan pemekaran dan itu salah satu program dari DPD untuk lima tahun ke depan soal pemekaran di Jawa,” tandas Muhdi yang juga Ketua PGRI Jawa Tengah itu. Muhdi mengambil reses di Brebes karena ada beberapa fokus dalam reses ini diantaranya adalah terkait pemerintah daerah. Dia ingin mendapatkan informasi yang cukup bagaimana implementasi terkait undang-undang Pemerintah Daerah di Kabupaten Brebes. “Alhamdulillah saya mendapat banyak hal, terutama hal-hal yang akan kami bawa ke Pusat untuk diupayakan atau diperjuangakan baik dari sisi kebijakannya maupun masalah anggaran, karena bagi kami Brebes dengan kondisi yang ada menurut saya butuh perhatian dan intervensi pemerintah pusat terhadap anggaran yang diperlukan,” tutur Muhdi. Menurut Muhdi, saat ini dirinya mencatat otonomi daerah yang diharapkan bisa menjadi jalan keluar bagi upaya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Brebes, tetapi implementasinya belum seperti yang diharapkan. Salah satunya bagaimana alokasi anggaran yang paling utama, ternyata yang diberikan ke daerah masih sangat terbatas. Selanjutnya kebebasan penggunaan anggaran yang diberikan juga sangat dibatasi yang membuat daerah tidak mampu mengeksplor atau improvisasi terhadap masalah-masalah yang menjadi faktor kunci dari penyelesaian masalah di Kabupaten Brebes. Pj Bupati Brebes Ir Djoko Gunawan MT memberikan masukan terutama kebijakan fiskal terkait dengan pengalokasian anggaran yang agak mempersulit daerah. Apalagi, Brebes banyak program untuk intervensi kegiatan seperti penanggulangan kemiskinan, peningkatan pertumbuhan ekonomi, penurunan angka stunting dan sebagainya. “Sudah kita memberikan masukan, mudah-mudahan ada desain baru pemerintahan pusat sehingga kita lebih fleksibel untuk mengeksekusi kegiatan tersebut,” terang Djoko. Yang paling urgent, terutama pemanfaatan pengalokasian penganggaran, ada DAU terikat, kemudian ada DAK dan sebagainya. Diluar itu DAU Bebas cukup kecil sehingga ini agak mempersulit, mudah-mudahan dengan adanya reses dari DPD RI ada solusi untuk pemerintah daerah. Turut hadir Asisten Bidang Pemerintahan Drs Khaerul Abidin dan beberapa kepala OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes dalam acara tersebut.