Dr Muhdi SH MHum, selaku pimpinan Komite 1 Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Dmengatakan, isu pemekaran bagi Kabupaten Brebes Selatan masih relevan. Bahkan dia berjanji akan ikut memperjuangkan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Brebes Selatan karena menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Demikian disampaikan Muhdi saat reses perdana di ruang rapat lantai 3 Kantor Pemerintahan Terpadu (KPT) Brebes, Selasa (5/11/2024). “Kami melihat salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan diantaranya pemekaran, Brebes termasuk daerah yang luas dan penduduknya cukup besar, syarat pemekaran sudah dipenuhi,” kata Muhdi. Pihaknya akan mencari solusi membuka kran untuk pemekaran, agar bisa dibuka kembali termasuk di Jawa Tengah yaitu Brebes dan Cilacap. Dia berjanji akan didalami lebih jauh, dalam waktu yang tidak terlalu lama. Karena menurutnya, sebenarnya tidak akan terlalu memberatkan dalam persoalan penganggaran bila ada kreativitas. Misal terkait aturan, manajemen kelembagaannya dirampingkan. Kalau perlu jumlah anggota DPRD di Brebes dan Brebes Selatan tidak sama. Muhdi memahami letak geografis Brebes yang terlalu jauh, terlalu luas meskipun sekarang berada di era digital. Pembiayaan pemekaran sebenarnya tidak memberatkan. Kalau daerahnya menjadi kecil setelah dimekar, maka managemen kelembagaannya bisa digabungkan, termasuk DPRD nya juga bisa dirampingkan.“Kalau terlalu luas, terlalu jauh juga mengurangi efektivitas pengelolaan sebuah daerah. Masih, masih relevan pemekaran dan itu salah satu program dari DPD untuk lima tahun ke depan soal pemekaran di Jawa,” tandas Muhdi yang juga Ketua PGRI Jawa Tengah itu. Muhdi mengambil reses di Brebes karena ada beberapa fokus dalam reses ini diantaranya adalah terkait pemerintah daerah. Dia ingin mendapatkan informasi yang cukup bagaimana implementasi terkait undang-undang Pemerintah Daerah di Kabupaten Brebes. “Alhamdulillah saya mendapat banyak hal, terutama hal-hal yang akan kami bawa ke Pusat untuk diupayakan atau diperjuangakan baik dari sisi kebijakannya maupun masalah anggaran, karena bagi kami Brebes dengan kondisi yang ada menurut saya butuh perhatian dan intervensi pemerintah pusat terhadap anggaran yang diperlukan,” tutur Muhdi. Menurut Muhdi, saat ini dirinya mencatat otonomi daerah yang diharapkan bisa menjadi jalan keluar bagi upaya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Brebes, tetapi implementasinya belum seperti yang diharapkan. Salah satunya bagaimana alokasi anggaran yang paling utama, ternyata yang diberikan ke daerah masih sangat terbatas. Selanjutnya kebebasan penggunaan anggaran yang diberikan juga sangat dibatasi yang membuat daerah tidak mampu mengeksplor atau improvisasi terhadap masalah-masalah yang menjadi faktor kunci dari penyelesaian masalah di Kabupaten Brebes. Pj Bupati Brebes Ir Djoko Gunawan MT memberikan masukan terutama kebijakan fiskal terkait dengan pengalokasian anggaran yang agak mempersulit daerah. Apalagi, Brebes banyak program untuk intervensi kegiatan seperti penanggulangan kemiskinan, peningkatan pertumbuhan ekonomi, penurunan angka stunting dan sebagainya. “Sudah kita memberikan masukan, mudah-mudahan ada desain baru pemerintahan pusat sehingga kita lebih fleksibel untuk mengeksekusi kegiatan tersebut,” terang Djoko. Yang paling urgent, terutama pemanfaatan pengalokasian penganggaran, ada DAU terikat, kemudian ada DAK dan sebagainya. Diluar itu DAU Bebas cukup kecil sehingga ini agak mempersulit, mudah-mudahan dengan adanya reses dari DPD RI ada solusi untuk pemerintah daerah. Turut hadir Asisten Bidang Pemerintahan Drs Khaerul Abidin dan beberapa kepala OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes dalam acara tersebut.

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menggelar pemilihan Pimpinan Alat Kelengkapan (Alkel) untuk Tahun Sidang 2024-2025. Pemilihan Pimpinan Alat Kelengkapan yang berlangsung melalui mekanisme musyawarah dan mufakat itu dipimpin langsung oleh Ketua DPD RI Sultan B Najamuddin, beserta Wakil Ketua DPD RI GKR Hemas, Yorrys Raweyai, dan Tamsil Linrung di Gedung B DPD RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/10). Ketua DPD RI Sultan B Najamudin saat memimpin pemilihan pimpinan Alkel pada Sub Wilayah Barat I, menjelaskan bahwa mekanisme pemilihan Pimpinan Alkel diawali dengan rapat di masing-masing Sub Wilayah, yaitu Barat I, Barat II, Timur I, dan Timur II untuk menentukan nama-nama Anggota DPD RI yang akan menjadi pimpinan Alkel. “Selanjutnya, setiap alat kelengkapan akan melakukan rapat pemilihan pimpinan dengan mengedepankan musyawarah mufakat,” imbuhnya. Sultan juga berharap bahwa pimpinan Alkel yang terpilih dapat bekerja secara kolektif kolegial dalam memperjuangkan kerja konstitusional DPD RI dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah. “Saat ini banyak pimpinan alat kelengkapan yang terpilih dari kalangan muda, saya harap ini bisa jadi perubahan untuk DPD RI dan menjadi lebih baik”, ucap Sultan. Dalam pemilihan pimpinan Alkel tersebut, telah disepakati beberapa nama yang akan pimpinan alat kelengkpaan. Di pemilihan Pimpinan Komite I DPD RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung, terpilih Andy Sofyan Hasdam (Kalimantan Timur) sebagai ketua, dengan Carol Simon Petrus (Papua, Bahar Buasan (Bangka Belitung), dan Muhdi (Jawa Tengah) sebagai Wakil Ketua Komite I DPD RI. Sementara itu, pemilihan Pimpinan Komite II DPD RI yang dilakukan secara musyawarah mufakat, menempatkan Badikenita Br Sitepu (Sumatera Utara) sebagai ketua, Angelius Wake Kako (NTT), A Abdul Waris Halid (Sulawesi Selatan), dan La Ode Umar Bonte (Sulawesi Tenggara) sebagai wakilnya. Sedangkan untuk pemilihan Pimpinan Komite III DPD RI yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPD RI Yorrys Raweyai disepakati Filep Wamafma (Papua Barat) sebagai ketua, Dailami Firdaus (Daerah Khusus Jakarta), Jelita Donal (Sumatera Barat), dan Erni Daryanti (Kalimantan Tengah) sebagai Wakil Ketua Komite III DPD RI. Dalam pemilihan Komite IV DPD RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPD RI GKR Hemas, menyepakati bahwa Komite IV DPD RI akan diketuai oleh Ahmad Nawardi (Jawa Timur) dengan Novita Anakotta (Maluku), Sinta Rosma Yenti (Kalimantan Timur), dan Arif Eka Saputra (Riau) sebagai wakilnya. Alat Kelengkapan non-komite lainnnya juga melakukan pemilihan pimpinannya. Di mana BKSP DPD RI menyepakati Gusti Farid Hasan Aman (Kalsel) sebagai Ketua, serta Darmansyah Husein (Babel), Mirah Midadan Hamid (NTB) dan Lis Tabuni (Papua Tengah) sebagai Wakil Ketua. PPUU DPD RI menyepakati Abdul Kholik (Jawa Tengah) sebagai Ketua, Riedno Graal Taliawo (Maluku Utara), Sewitri (Riau), dan Muhammad Hidayatullah sebagai Wakil Ketua. Untuk BULD DPD RI, akan dipimpin oleh Stefanus BAN Liow (Sulawesu Utara) sebagai Ketua, dengan Marthin Billa (Kalimantan Utara), Abdul Hamid (Riau), Agita Nurfianti (Jawa Barat) masing-masing sebagai Wakil Ketua. Sedangkan PURT DPD RI menyepakati Hasan Basri (Kalimantan Utara) sebagai Ketua, Elisa Ermasari (Bengkulu) sebagai Wakil Ketua I, Muhammad Rifki Farabi (NTB) sebagai Wakil Ketua II, dan Mamberop Y Rumakiek (Papua Barat Daya) sebagai Wakil Ketua III. Pimpinan BAP DPD RI sendiri dijabat oleh Abdul Hakim (Lampung) sebagai Ketua dengan tiga orang Wakil Ketua yaitu Yulianus Henock Sumual (Kalimantan Timur), Ahmad Syauqi (DI Yogyakarta), dan Nelson Wenda (Papua Pegunungan). Sementara itu, Badan Kehormatan DPD RI memilih Ismeth Abdullah (Kepri) sebagai Ketua, Evi Apita Maya (NTB), Siti Aseanti (Kalteng) dan Hasby Yusuf (Malut) sebagai Wakil Ketua. Rencananya Pimpinan Alat Kelengkapan yang terpilih hari ini akan ditetapkan dan disahkan pada Sidang Paripurna hari Rabu (9/10).

Anggota DPD RI Perwakilan Jawa Tengah, Abdul Kholik melalui forum Sidang Paripurna terakhir masa Jabatan 2019-2024 mendorong agar dilakukan kebijakan terhadap sektor pertanian dan kelautan, serta perikanan secara lebih optimal dari segi data oleh statistik BPS (Badan Pusat Statistik). “Dalam berbagai survei, sektor pertanian di dalamnya mencakup sektor kelautan. Hal ini tidak mampu mencerminkan kondisi riil yang menggambarkan kemampuan di sektor pertanian dan kelautan,” kata Kholik, Selasa (01/10/2024). Ia juga menymnpaikan, Sensus Pertanian di 2023 yang terjadi di wilayah Jawa Tengah mengalami penurunan yang signifikan di sektor rumah tangga pertanian. Meskipun disebutkan bahwa terdapat penurunan di sektor rumah tangga pertanian, namun di sektor badan usaha pertanian mengalami pertumbuhan. Setelah diperinci lebih detail, ternyata pertumbuhannya bukan sektor pertanian (pangan), namun usaha-usaha perikanan. Menurut Abdul Kholik, penyajian data seperti itu dapat menjadikan misleading yang seolah-olah sektor rumah tangga jatuh di sektor korporasi meningkat dan ternyata bukan usaha pertanian pangan. “Harus dipisah antara pertanian sendiri dan perikanan-kelautan tersendiri. Sehingga akan lebih akurat datanya. Dua sektor ini merupakan sektor yang sangat penting dan menjadi kekuatan dalam membangun daerah,” tegas Senator lulusan Doktor UNISSULA tersebut. Ia menambahkan, pemerintah daaerah banyak yang tidak memprioritaskan kedua sektor tersebut, mungkin karena tidak mendapatkan gambaran potensi yang lebih riil dan faktual. Padahal dari sisi ancaman, sektor pertanian (pangan) dengan kemampuan yang terus menurun dan kelautan yang belum maksimal digarap dapat menunjukkan kinerja dan potensi yang dihadapi di kedua sektor ini. “Sejauh mana pertanian terus menurun dan resikonya, mengingat sektor ini berpengaruh terhadap ketahanan pangan. Begitu pula sektor maritim yang datanya dapat dikembangkan oleh pemerintah pusat dan daerah,” pungkas Abdul Kholik.

Anggota DPD RI Abdul Kholik mengajak civitas academica Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Purwokerto, Jawa Tengah, untuk meningkatkan peran dalam pembangunan Indonesia khususnya di wilayah Jawa Tengah bagian selatan. "Dalam orasi ilmiah tadi, kami menyampaikan berbagai permasalahan terutama bagaimana pembangunan kita hari ini dan bagaimana peran perguruan tinggi," kata Abdul Kholik usai menyampaikan orasi ilmiah pada Sidang Terbuka Senat Dies Natalis Ke-61 Unsoed di Auditorium Graha Widyatama Prof Rubijanto Misman Unsoed, Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Senin. Ia mengakui ada tantangan yang berat untuk bangsa Indonesia karena target Indonesia Emas 2045 kalau dikonstruksikan dengan data-data statistik hasil pembangunan beberapa indikator, sesungguhnya masih sangat membutuhkan akselerasi. Menurut dia, hal tersebut disebabkan capaian-capaian secara data terutama dalam rentang waktu 10 tahun ke belakang dan seterusnya itu waktunya tidak mencukupi. "Misalnya, di indikator kemiskinan, dengan rata-rata dalam 10 tahun hanya mampu mengurangi dua persen, sementara sekarang kurang lebih masih 9,03 persen, maka logikanya masih butuh waktu 40 tahun," kata Ketua Umum Keluarga Alumni Unsoed itu. Dengan tekanan defisit waktu untuk mencapai Indonesia Emas, kata dia, mau atau tidak mau, harus ada akselerasi di berbagai sektor. Akan tetapi, lanjut dia, yang paling penting adalah pilihan sektor prioritasnya. "Nah, dari hasil kajian dan juga hasil pengawasan kami, sebenarnya yang perlu difokuskan adalah tiga sektor utama sebagai kekuatan ekonomi ke depan. Pertama adalah agro atau pertanian untuk ketahanan pangan, bahkan kalau mungkin kita bisa menjadi pengekspor pangan karena pangan akan menjadi komoditas penting di dunia ke depan," katanya menjelaskan. Sementara yang kedua, kata dia, sektor maritim karena produk maritim akan menjadi nilai yang sangat besar, baik nominalnya maupun kualitasnya sehingga hal itu menjadi potensi besar. Selanjutnya sektor yang ketiga berupa pariwisata karena merupakan kekuatan yang menggerakkan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia. "Jadi, kalau tiga sektor ini diperkuat akan menjadi ruang untuk akselerasi. Defisit waktu mungkin sedikit banyak bisa dikejar dengan tiga sektor ini, selain ada sektor baru berupa ekonomi dari carbon trading (perdagangan karbon)," kata senator asal Jawa Tengah itu. Menurut dia, perdagangan karbon juga memiliki prospek ke depan karena potensinya di Indonesia sangat besar. Terkait dengan hal itu, Kholik mengharapkan Unsoed di usianya yang ke-61 tahun terus berkarya dengan baik dan mampu menghasilkan alumni-alumni yang kompeten di berbagai bidang untuk bisa berbakti di seluruh profesi dan bidang di Indonesia. "Khusus untuk pengembangan kawasan ekonomi di Jateng selatan, kami ingin Unsoed juga fokus di situ. Kalau perlu, ada pusat kajian tersendiri di Unsoed yang mengkhususkan pengkajian terhadap pengembangan kawasan Jateng selatan," katanya. Menurut dia, hal itu karena dari sisi kebutuhan pengembangan wilayah tersebut di mana Unsoed menjadi perguruan tinggi yang sudah lama dan telah memberikan banyak kontribusi akan lebih optimal jika fokus dalam kajian pengembangan wilayah Jateng selatan. Ia mengatakan hal itu akan sangat membantu akselerasi pembangunan di Jawa Tengah khususnya dan lebih spesifik lagi di Jateng bagian selatan. "Unsoed juga bisa membuat kajian, riset, dan pengembangan teknologi di bidang pertanian, kemudian maritim, dan juga pariwisata, termasuk mulai merintis kajian ekonomi karbon itu," kata Kholik. Sementara itu, Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq mengatakan apa yang disampaikan Abdul Kholik dalam orasi ilmiahnya merupakan kabar yang menggembirakan. "Beliau menyampaikan agar potensi yang dimiliki oleh Jawa Tengah terutama Jateng selatan ini mudah-mudahan bisa teroptimalkan. Tadi, melalui bentuk kelembagaan agar apa yang dimiliki bisa dikelola secara maksimal," katanya menegaskan. Menurut dia, hal itu sesuai dengan tema yang diusung dalam Dies Natalis Ke-61 berupa Unsoed Berinovasi untuk Sumber Daya Desa Lestari. Ia mengatakan tema tersebut mengandung makna pihaknya memiliki visi bahwa aktivitas utama yang dilakukan Unsoed berupa pengembangan sumber daya pedesaan dan kearifan lokal. "Pada tahun ini harapannya (visi) ini akan memperkuat dengan mewujudkan pengembangan dalam bentuk pemberdayaan terutama desa yang lestari dan berkelanjutan, sehingga sangat linier dengan apa yang disampaikan Pak Kholik," kata Rektor.

Senator Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Abdul Kholik menerima penghargaan dari Jawa Pos Radar Semarang 2024. Penghargaan diberikan atas kiprah dan dedikasinya sebagai Tokoh Senator Aspiratif dan Peduli UMKM bagi masyarakat Jawa Tengah. Penghargaan diberikan Direktur Jawa Pos Radar Semarang Baehaqi, kepada Abdul Kholik, di Semarang, pada Jumat (20/9/2024) malam. "Alhamdulillah, kami mendapatkan penghargaan ini karena dinilai dengan rasa kepeduliannya dalam pengembangan UMKM di Jawa Tengah dan penghargaan ini sebenarnya untuk para UMKM yang ada di Jateng, agar mereka tetap maju dan berkembang," kata Abdul Kholik kepada awak media. Abdul Kholik, menyampaikan rasa syukur dan bangganya, karena berhasil mendapatkan penghargaan tersebut. Menurutnya, ini juga merupakan tantangan ke depan dalam mendorong UMKM di Jawa Tengah agar semakin berkembang lagi. "Kami terus mendorong, agar UMKM dan potensi sumber daya lokal yang ada di Jateng semakin berkembang, hal ini dilakukan agar ekonomi dan masyarakat yang ada di Jateng pun semakin sejahtera," imbuhnya. Abdul Kholik juga berharap, media dapat terus mengedukasi masyarakat, memberikan literasi, agar dalam pemilihan kepala daerah serentak di Jawa Tengah nanti, dapat berjalan dengan baik. Seluruh masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya dengan baik, sehingga target tingkat partisipasi pemilih 82 persen tercapai. Media, menurutnya, mesti dapat menghindari berita-berita konflik, mengingat saat Pilkada, kondisi cenderung sedikit menghangat. Oleh karena itu, media bekerja sama dengan pemerintah daerah dan desk pilkada dapat melaksanakan tugas dengan baik, dengan mengedukasi masyarakat, agar mereka gunakan hak pilihnya dengan benar. "Penghargaan ini adalah bukti nyata dedikasi dan komitmen dari awak media yang ada di Jawa Tegah, dalam memberikan yang terbaik bagi masyarakat Jawa Tengah. Kalau bicara prestasi, apa pun bidangnya, tentu akan dapat menjadi sumber inspirasi, bahkan juga keteladanan untuk menjadi contoh, panutan, dan tempat berkaca," ujar Abdul Kholik. Raihan prestasi yang telah dicapai tersebut, diharapkan mampu menjadi virus kebaikan yang menyebar luas kepada masyarakat, dan mendorong semua pihak untuk membaktikan hidupnya sesuai bidang masing-masing. “Semoga prestasi yang diraih dapat memotivasi kita semua, untuk terus berkarya dan berinovasi, mendukung pelaksanaan pembangunan, dan memajukan Jawa Tengah,” ujarnya. Sementara itu, Direktur Jawa Pos Radar Semarang Baehaqi mengatakan, penghargaan malam itu diberikan kepada orang-orang dan lembaga, yang telah bekerja keras untuk memajukan negeri ini. “Penerima penghargaan tidak hanya dari pemerintah, tapi ada juga swasta, akademisi, legislatif, seniman dan lainnya. Apresiasi tidak hanya pada personal tapi kelompok," pungkasnya.

SEMARANG – Komite II DPD RI melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (UU Perkim) pada hari Senin (26/8) di Kota Semarang - Provinsi Jawa Tengah. Delegasi Komite II DPD RI melaksanakan pertemuan di Ruang Gradika Lantai 2 Kantor Gubernur Jawa Tengah dan dihadiri oleh Plh. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Jawa Tengah beserta jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; Kepala Subdirektorat Keterpaduan Penyelenggaraan Perumahan Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Ditjen Penyediaan Perumahan beserta jajaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR); Kepala Divisi Hukum Perum Perumnas beserta jajaran Perum Perumnas; Ketua DPD Himpera Jawa Tengah; para asosiasi, yayasan, pelaku usaha, dan perseorangan/kelompok yang bergerak di sektor perumahan dan kawasan permukiman, serta para pemangku kepentingan lainnya. Aji Mirni selaku ketua rombongan Kunjungan Kerja (Kunker) Komite II mengawali sambutannya dengan menyampaikan alasan Komite II melakukan pengawasan UU Perkim. “Alasan Komite II melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang ini adalah untuk mendapatkan informasi mengenai situasi terkini terkait pengelolaan sektor perumahan dan kawasan permukiman di tingkat daerah dan nasional, baik dalam situasi yang berjalan maupun kemungkinan perkembangan situasi ke depan, serta memperoleh masukan konkret terkait permasalahan dan tantangan yang dihadapi pada program-program perumahan dan kawasan permukiman”, tegas Pimpinan Komite II tersebut. Dalam kesempatannya, Plh. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Jawa Tengah, Eni Lestari, menyampaikan bahwa isu strategis penyelenggaraan PKP (perumahan dan kawasan permukiman) di Jawa Tengah antara lain adalah penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), backlog kebutuhan rumah di provinsi Jawa Tengah, pelaksanaan standar pelayanan minimal (SPM) perumahan rakyat sesuai peraturan perundang-undangan untuk penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana dan fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah provinsi, serta penanganan kawasan permukiman kumuh. “Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga melakukan kerja sama dengan perguruan tinggi, antara lain UNNES, UNS, dan UNSOED, untuk memperluas pemahaman dan peningkatan peran serta masyarakat dalam mewujudkan rumah dan kawasan permukiman yang layak huni”, tambahnya. Sementara itu, Kepala Subdirektorat Keterpaduan Penyelenggaraan Perumahan Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Ditjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, Mitha Hasti Suryani, menyampaikan bahwa perlu ada evaluasi UU Perkim terkait dengan konsep dasar hierarki perumahan dan permukiman, termasuk jenis rumah. Ketua DPD Himpera Jawa Tengah, Sugiyatno, menyampaikan bahwa kendala saat ini adalah kuota subsidi yang tiba-tiba disetop oleh pemerintah. “Harapannya agar pemerintah bisa menaikkan kuota rumah subsidi”, tambahnya. Dalam forum yang sama, Kepala Divisi Hukum Perum Perumnas, Kaimuddin Askar, menyampaikan pentingnya evaluasi ke depan agar masyarakat mendapatkan rumah yang layak. “Perumnas hanya menyasar masyarakat berpenghasilan rendah”, ujarnya. Sementara itu, Senator Tuan Rumah, Denty Eka Widi Pratiwi, menyampaikan bahwa isu perumahan dan permukiman di Jawa Tengah adalah salah satu perhatian utama Komite II DPD RI. “Penting bagi kami untuk terus mengawasi pelaksanaan Undang-Undang tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman ini agar masyarakat Jawa Tengah dapat merasakan manfaatnya dan mempunyai rasa keadilan yang seharusnya mendapatkan haknya”, tegas Senator asal Jawa Tengah tersebut. Kerja sama di tingkat nasional penting untuk mendapatkan masukan dari berbagai perspektif demi kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam hal penyediaan hunian yang layak. “Semoga dengan kolaborasi yang baik, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih layak, sehat, dan sejahtera serta berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia”, tutup Denty. Kunjungan Kerja Komite II DPD RI di Kota Semarang - Provinsi Jawa Tengah juga turut dihadiri oleh Anggota Komite II DPD RI, yaitu Ria Mayang Sari (Jambi), Amaliah (Sumatera Selatan), Zuhri M. Syazali (Kep. Bangka Belitung), Eni Sumarni (Jawa Barat), Adilla Azis (Jawa Timur), Bambang Santoso (Bali), Angelius Wake Kako (Nusa Tenggara Timur), Christiandy Sanjaya (Kalimantan Barat), Habib Hamid Abdullah (Kalimantan Selatan), Wa Ode Rabia Al Adawia Ridwan (Sulawesi Tenggara), Dewi Sartika Hemeto (Gorontalo), Andri Prayoga Putra Singkarru (Sulawesi Barat), Namto Roba (Maluku Utara), dan Mamberob Yosephus Rumakiek (Papua Barat).

Komite II DPD RI meminta masukan pakar terkait RUU Tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran. Hal itu bertujuan untuk memperkaya perumusan pandangan dan pendapat DPD RI terhadap RUU Pelayaran. "Seluruh masukan ini akan dicatat dan digunakan sebagai referensi pokok dalam merumuskan pandangan dan pendapat DPD RI terhadap RUU Pelayaran," ucap Wakil Ketua Komite II DPD RI Aji Mirni Mawarni di Gedung DPD RI, Jakarta, Selasa (20/8/24). Dalam rapat tersebut, Anggota DPD RI Provinsi Kalimantan Timur Marthin Billa menjelaskan UU Pelayaran perlu segera dibenahi karena selama ini terjadi overlap dan tumpang tindih di lapangan. Maka revisi UU Pelayaran diharapkan bisa mempertegas kementerian atau lembaga yang bertanggung jawab atas pelayaran di Indonesia. “Selama ini terjadi tumpang tindih kebijakan, sehingga revisi UU ini harus bisa mempertegas kementerian atau lembaga mana yang bertanggung jawab,” tukasnya. Anggota DPD RI asal Provinsi Sulawesi Tengah Lukky Semen juga menjelaskan DPR RI, Pemerintah, dan DPD RI telah menyelesaikan revisi UU No. 32 Tahun 2014 Tentang Keluatan secara terbatas. Untuk itu, ia berpesan agar revisi UU Pelayaran jangan sampai bertabrakan dengan UU Kelautan. “Perlu hati-hati dalam revisi UU Pelayaran, jangan sampai berbenturan dengan UU kelautan,” tegasnya. Di kesempatan yang sama, Aktivis dan Pemerhati Kemaritiman Indonesia Soleman B Ponto menilai revisi UU Pelayaran membawa konsekuensi besar dari segi pengaturan keselamatan. Menurutnya, revisi pada pasal 1 Angka 59 UU Pelayaran tidak hanya bertentangan dengan pasal-pasal lain dalam UU Pelayaran, tapi juga berdampak langsung terhadap kompetensi absolut Kementerian Perhubungan. "Salah satunya pengurangan kewenangan Kementerian Perhubungan dalam pengawasan maritim sehingga berpotensi tumpang tindih kewenangan, dan lemahnya koordinasi lintas lembaga yang berdampak buruk pada keselamatan serta keamanan di laut," tukasnya. Soleman juga menyinggung keinginan Presiden Joko Widodo untuk memperkuat Badan Keamanan Laut (Bakamla) sebagai Coast Guard Indonesia juga bertentangan dengan arah revisi UU Pelayaran. Ia menilai hal ini justru mempersempit fungsi lembaga pengawas. "Akibat dari revisi ini, tidak hanya akan menciptakan kekosongan hukum dalam penegakan keselamatan maritim, tetapi juga berpotensi melanggar asas kompetensi absolut. Pada akhirnya membuka ruang untuk dilakukan judicial review," imbuhnya. Sementara itu, Indonesian National Shipowners Association Darmansyah Tanamas mengatakan bahwa dalam sudut pelaku usaha menginginkan adanya kepastian hukum dalam pelayaran Indonesia. Untuk itu, pihaknya menyambut baik adanya revisi UU Pelayaran sehingga adanya lembaga tunggal yang mengatur keamanan dan keselamatan laut Indonesia. "Kami ingin ada kepastian hukum dalam dunia pelayaran Indonesia, maka kami berharap ada lembaga tunggal yang mengatur keselamatan dan keamanan di laut," paparnya.

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo kembali memberikan penghargaan Bintang Mahaputra kepada beberapa tokoh nasional menjelang HUT RI ke-79 pada tahun ini. Wakil ketua DPD RI Sultan B Najamuddin menjadi salah satu tokoh bangsa yang dianggap layak menerima penghargaan Bintang Mahaputera Nararya karena kontribusinya terhadap masyarakat, bangsa dan negara. Seperti diketahui, penghargaan tinggi negara bintang Mahaputera biasanya diberikan kepada mantan ketua/wakil ketua lembaga tinggi negara, termasuk menteri dan pejabat tinggi lainnya. Sultan mengungkapkan dirinya sangat bersyukur dan terharu saat diinformasikan akan menerima penghargaan tersebut."Saya merasa belum pantas menerima penghargaan yang luar biasa dari negara seperti ini. Tapi penghargaan ini harus saya terima sebagi amanah yang harus dijaga dan dipertanggungjawabkan", ujar Sultan saat ditemui awak media di halaman istana negara pada Rabu (14/08),Sultan yang pernah menjadi aktivis KNPI memaknai penghargaan tersebut sebagai pengakuan negara terhadap eksistensi lembaga DPD RI. Saya dedikasikan penghargaan ini kepada lembaga DPD RI dan masyarakat daerah. Sultan hanya tersenyum, Saat awal media bertanya soal kaitan penghargaan tersebut dengan pencalonan dirinya sebagai ketua DPD periode 2024-2029.Dia mengatakan tidak ada kaitannya, tapi Mantan ketua KONI Bengkulu itu tidak bisa menutupi fakta bahwa dirinya sempat dibisikkan pesan oleh Presiden agar memimpin lembaga DPD dengan optimal agar lebih bermanfaat bagi daerah. "Tadi saat salaman beliau (Jokowi) hanya berbisik untuk terus memimpin lembaga DPD secara maksimal", kata Sultan.Artinya, Ini bukan hanya tentang saya secara pribadi, tapi soal masa depan lembaga DPD", tegasnya. Diketahui, Sultan B Najamuddin merupakan mantan kepala daerah yang aktif menyuarakan isu demokrasi dan isu lingkungan hidup.Mantan ketua HIPMI Bengkulu itu juga seringkali berkeliling ke banyak kampus dan mengunjungi pelaku UMKM di daerah.Dia bersama talenta-talenta muda Indonesia kemudian mendirikan Platform digital bernama Smeshub Indonesia untuk membantu pemerintah mengembangkan potensi UMKM. Dengan kecakapan diplomasinya, Senator Sultan sangat dikenal di kalangan duta besar Negara-negara sahabat.Menurut informasi yang kami himpun, Mantan ketua KONI Bengkulu itu bahkan mendirikan sebuah organisasi yang konsen terhadap isu demokrasi dan pendidikan bernama Indonesian Democracy and Education (IDE).Sultan juga bagian dari dewan penasihat organisasi Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI). Organisasi pemuda Islam yang menyebar luas di setiap pelosok daerah.Sultan menjadi pimpinan Parlemen yang paling aktif dalam aksi iklim dan selalu hadir sebagai pembicara di forum Conferenc of Parties (COP).

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menghadiri Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR dan DPD RI Tahun 2024 di Gedung Nusantara I Kompleks MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2024). Lembaga DPD RI yang dipimpin LaNyalla selama 5 tahun terakhir, mendapat apresiasi dari Presiden RI Joko Widodo. Dalam pidatonya mengenai Laporan Kinerja Lembaga-Lembaga Negara dan Pidato Kenegaraan dalam rangka HUT Ke-79 RI, Presiden Jokowi sangat menghargai dukungan dan kerja sama seluruh Lembaga Negara dalam menopang lompatan kemajuan Indonesia. "Sangat mengapresiasi DPD RI yang terus mengawal kemandirian daerah otonom, menginisiasi inisiatif rancangan legislasi, melakukan pengawasan pelaksanaan UU dan Perda, serta memberi perhatian khusus terkait agraria dan ketahanan pangan," kata Jokowi. Usai Sidang Bersama, LaNyalla kembali mengikuti Penyampaian Nota Keuangan dan Pidato RAPBN 2025 oleh Presiden. Ketua DPD RI menerima salinan Nota Keuangan dan RAPBN dari Ketua DPR RI untuk kemudian menjadi tugas dan kewenangan DPD RI untuk memberikan pertimbangan.

Rahman Hadi resmi dilantik sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Riau (Gubri) menggantikan SF Hariyanto, Kamis (15/8/2024). Acara pelantikan berlangsung di Sasana Bhakti Praja (SBP) Lantai 3 Gedung C, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta Pusat. Pelantikan Rahman Hadi sebagai Pj Gubernur Riau dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, berdasarkan Keputusan Presiden yang menetapkan pemberhentian dan pengangkatan penjabat tersebut. Selain pelantikan Pj Gubernur Riau , acara tersebut juga mencakup pelantikan Pj Ketua Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Riau dan pengukuhan Pj Ketua Pembina Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Provinsi Riau. Dalam sambutannya, Tito Karnavian mengucapkan selamat kepada Rahman Hadi. Ia meyakini bahwa Rahman akan menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. "Saya, atas nama Presiden Republik Indonesia (RI) secara resmi melantik Rahman Hadi sebagai Pj Gubernur Riau berdasarkan Keputusan Presiden,” ujar Tito dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Kamis (15/8/2024). Pelantikan Rahman Hadi sebagai Pj Gubernur Riau menggantikan SF Hariyanto, yang mengundurkan diri untuk mengikuti kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. SF Hariyanto menjabat sebagai Pj Gubernur Riau sejak 29 Februari 2024, dan jabatannya sebagai Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) kini dipegang oleh Indra sebagai Pj Sekda.