PURWOKERTO - Upaya untuk memperkuat pengembangan kawasan wilayah Jawa Tengah bagian selatan (Jasela) terus digencarkan berbagai pihak, di antaranya kolaborasi antara senator Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Jateng, Abdul Kholik bersama perkumpulan Seruan Eling Banyumas (Serulingmas). Mereka menggelar pertemuan dengan kalangan pengusaha, unsur pemerintah daerah di eks karisidenan Banyumas plus Kebumen dan Purworejo serta sejumlah tokoh masyarakat lokal. Pertemuan dihelat dengan acara silaturahmi, dialog pengembangan potensi kawasan ekonomi Jateng selatan dan inagurasi Abdul Kholik Institute, di RM Gerai Lodek Purwokerto, Kamis 18 April 2024. Abdul Kholik mengatakan, dalam kontek pembangunan regional di Jateng, wilayah Jasela, termasuk Kebumen dan Purworejo belum menjadi prioritas. Posisinya masih ditempatkan sebagai kawasan penyangga. Bahkan pada level nasional, katanya, juga sama. hampir tidak ada proyek strategis nasional (PSN) diarahkan untuk memperkuat kawasan ini. "Melalui dialog seperti ini, kita ingin mengarusutamakan kawasan Jasela ini dengan kolaborasi antarkabupaten (Barlingmascakebpur) untuk fokus ke tiga sektor. Yakni maritim, pertanian dan pariwisata. Tiga fokus ini akan kita angkat bersama-sama supaya memiliki satu visi," kata senator asal Cilacap yang terpilih kembali ini. Dengan kolaborasi antarkabupaten, kalangan pengusaha, Serulingmas dan tokoh-tokoh masyarakat, lanjut dia, menjadi modal kuat untuk terus memperjuangkan di level regional dan nasional. "Semua kabupaten di wilayah Jasela kita libatkan ini untuk mendalami segala potensi ekonominya, baik yang fokus ke sektor maritim, pertanian dan pariwisata. Dengan pemetaan seperti ini, ke depan pengembangan potensi unggulan lebih bisa diperkuat dan ditata dengan baik,' katanya. Dia mencontohkan, saat bertemu dengan pengurus Koperasi Mina Saroyo Cilacap, terungkap, hasil tangkapan ikan satu kapal bisa menghasilkan sekitar Rp 3 miliar sampai Rp 4 miliar melalut selama 3-4 bulan. Ke depan, pelabuhan Tanjung Intan Cilacap bisa dipakai untuk lalu lintas ekpor0impor dari Australia, dan Pelabuhan Perikanan Cilacap, sudah ditetapkan menjadi salah satu dari empat pelabuhan perikanan terbesar di Indonesia. "Ini semua dibutuhkan kemauan dari semua stakeholder berkolaborasi bersama-sama untuk berbagi tugas, fungsi sekaligus membuat prioritas yang sama untuk semua kabupaten, fokus tiga sektor itu," jelas Kholik. Isu maritim, kata dia, terdekat akan dibedah secara khusus, mengingat di Jasela, terhampar sejumlah kabupaten yang memiliki keunggulan potensi laut. Seperti Cilacap, Kebumen dan Purworejo. Maritim terbagi dua, bagian atas untuk budidaya dan bagian bawah untuk tangkapan. "Daerah=daerah selatan yang memiliki kawasan pesisir dalam penyusunan RPJMD dan RPJPD-nya diharapkan visinya maritim. Sehingga mereka bisa memiliki kawasan perikanan, memiliki industri perikanan, bahkan ekspor perikanan ke depan," ujar dia. Kholik menyampaikan, Serulingmas digandeng karena wadah perkumpulan ini sudah membuat kerja histors untuk menyatukan sebagain kawasan Jasela, yakni eks Karisidenan Banyumas. "Misalnya di Banjarnegara memiliki Taman Satwa Serulingmas, di Purbalingga punya Desa Wisata Serulingmas, di Banyumas punya Monumen Pangsar Soedirman dan di Cilacap punya Akper Serulingmas dan Museum Sosilo Soedarman. Sebelumnya untuk pengembangan ekonomi adanya manager Barlingmascakeb. Ini akan kita hidupkan lagi," katanya mencontohkan. Ketua Umum Serulingmas Wisnu Suhardono menyambut baik upaya yang dilakukan Abdul Kholik dalam kapasitas sebagai anggota atau senator DPD Jawa Tengah asal daerah Banyumas Banyumas (Jateng selatan). "Karena keterpanggilan geografis Abdul Kholik dari Jateng selatan, ya wajar dia bertanggungjawab untuk mendorong pembangunan Jasela dan pengembangan potensi ekonomi supaya lebih maju," kata Wisnu. Menurutnya, sebagai ketua umum Serulingmas sangat mendukung karena organisasi ini bukan partisan. Begitu pula Kholik sebagai anggota DPD, juga bukan berasal dari partai politik. "Kalau yang minta dari partai, apa itu dari anggota DPR maupun pengurus partai, kita tidak mau. Kalau dengan DPD kita siap b erkolaborasi untuk memback-up ke Bappenas, Kementerian PU dan lainnya. Insyalloh kalau presiden terpilih (Prabowo Subianto), kalau sudah resmi dilantik, kan juga masih punya trah Banyumas," tandasnya. Sumber : https://banyumas.suaramerdeka.com/banyumas/0912454554/senator-dpd-ri-gandeng-serulingmas-pengusaha-pemkab-dan-tokoh-masyarakat-lokal-perkuat-kawasan-jasela?page=2

Provinsi Jawa Tengah siap menyambut arus mudik dan balik Lebaran 2024. Demikian dikatakan Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana. Selain itu, Nana juga akan memastikan kondusifitas tetap terjaga selama libur nasional dan Idulfitri. "Rakor ini merupakan keseriusan kita bersama dalam mempersiapkan Mudik dan Idulfitri 2024 agar berjalan lancar dan tertib," kata Nana Sudjana saat memberikan arahan dalam Rakor Forkopimda dalam menyambut Idulfitri di Gedung Gradhika Bhakti Praja Semarang, Senin (1/4). Dalam rakor tersebut, ada beberapa isu yang menjadi perhatian menjelang mudik dan Idulfitri 2024, antara lain ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat, stabilitas harga, serta kewaspadaan terhadap potensi bencana. Prediksi pergerakan Mudik Lebaran Nasional 2024 sebanyak 193,6 juta orang, sedangkan pergerakan orang masuk dan melintas Jawa Tengah sebesar 18,23 juta orang. Perkiraan puncak arus mudik terjadi pada 6-7 April 2024, sedangkan perkiraan arus puncak balik pada 14-15 April 2024. "Jawa Tengah menyiapkan posko terpadu angkutan Lebaran dan juga pelayanan Lebaran tahun 2024," kata Nana. Posko terpadu dan pos pelayanan disiapkan beberapa titik. Hal itu salah satunya untuk penyiapan ramp check untuk memastikan kendaraan dalam kondisi prima. Selain itu, juga untuk kesiapan informasi dan telekomunikasi. "Posko utama akan ada di Dinas Perhubungan dan beberapa titik yang ada di tol maupun jalur Pantura dan jalur lainnya. Ada tujuh titik untuk membantu kelancaran masyarakat. Pelaksanaan nanti akan bekerjasama dengan kepolisian, TNI, Dishub, dan Satpol PP," ujarnya. Nana menjelaskan, kebutuhan pokok dan energi bagi masyarakat juga tercukupi sampai pasca lebaran. Pemprov Jateng bersama instansi terkait seperti Bulog, Pertamina, dan PLN telah menyiapkan sejak jauh hari. "Semua petugas siaga 24 jam untuk memastikan distribusi pangan dan energi berjalan lancar sampai selesai Idulfitri," kata Nana. Nana juga mengingatkan kepada seluruh kepala daerah untuk memperhatikan laju inflasi di daerah masing-masing. Segera lakukan langkah konkret ketika menemukan sejumlah komoditas yang memicu kenaikan inflasi. Selain itu, potensi bencana alam juga masih menjadi perhatian. BMKG memprediksi cuaca dengan curah hujan sedang hingga tinggi dan ekstrem masih mungkin terjadi pada April 2024. Sementara itu, Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Luthfi mengatakan, hasil survei indeks kepuasan masyarakat terhadap mudik-balik pada tahun 2023 mendapatkan skor 89 persen. Kepercayaan masyarakat ini harus terus dijaga. Jateng juga masih menjadi sentral karena menjadi daerah tujuan dan transit pemudik. "Kami sudah lakukan rapat lintas sektoral. Ini kerja kolaboratif dari semua elemen masyarakat. Kita pastikan masyarakat dapat beribadah dengan baik. Semua sudah disurvei dan semua siap melakukan pengamanan dan pelayanan," katanya. Sumber : https://www.liputan6.com/news/read/5564407/jelang-mudik-lebaran-2024-nana-sudjana-sampaikan-persiapan-jateng-di-rakor-forkopimda

DEMAK — Satlantas Polres Demak, Jawa Tengah (Jateng), belum berani membuka Jalur Pantura Demak-Kudus meski pun banjir di wilayah tersebut mulai surut, Kamis (15/2/2024). Pembukaaan jalur tersebut bakal dilakukan jika kondisi banjir benar-benar telah surut dan tidak ada lagi genangan air. “Hingga hari ini Jalur Pantura Demak-Kudus belum dibuka karena masih ada genangan di Kilometer 43 dari depan Pasar Karanganyar hingga Jembatan Tanggulangin,” ujar Kasatlantas Polres Demak, AKP Lingga Ramadhani. AKP Lingga menyatakan ketinggian genangan air di Jalan Pantura Demak-Kudus saat ini sekitar 30-50 sentimeter (cm). Oleh karenanya, jalur itu pun belum aman untuk dilalui kendaraan. Kendati demikian, ada beberapa kendaraan yang nekat melintas di jalur tersebut. Hal itu pun menyebabkan proses evakuasi kendaraan yang terjebak di genangan banjir dan mengganggu proses pengiriman logistik untuk warga terdampak banjir. Selain itu, kendaraan yang masih terjebak dan belum terevakuasi sekitar 12 kendaraan. “Jika nantinya jalur tersebut benar-benar aman untuk dilalui dan tidak licin bagi pengendara, maka jalur akan dibuka total,” ujarnya. AKP Lingga menambahkan untuk akses menuju Semarang melalui Jembatan Tanggulangin hingga kini juga masih ditutup karena menunggu banjir surut. “Kami sifatnya membantu, sehingga ketika dari Satlantas Polres Demak membuka total Jalur Pantura Demak-Kudus, maka dari Kudus juga akan dibuka,” ujarnya. Banjir di Desa Ketanjung dan Karanganyar, Kecamatan Karanganyar, Demak, memang mulai surut, tetapi genangan banjir masih terlihat di Jalan Pantura Demak-Kudus. Beberapa truk yang terjebak banjir juga masih terlihat pada posisi sebelumnya dan belum dievakuasi. Sedangkan yang sudah dievakuasi truk yang sebelumnya melintas di ruas kiri, menyusul genangan mulai surut

SEMARANG – Anggota Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dari Jawa Tengah (Jateng), Abdul Kholik, menilai Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng belum secara penuh mampu menggali potensi di sektor pariwisata. Menurutnya, hal ini terlihat dari masih tertinggalnya daya tarik wisata di Ibu Kota Jateng, yakni Semarang, dengan daerah lain, khususnya Jogja dan Solo. Hal itu disampaikan Abdul Kholik saat menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan tema Prospek Pengembangan Kuliner Organik Sebagai Produk Unggulan Pariwisata Jawa Tengah di Kantor DPD RI Perwakilan Jateng, Jumat (15/3/2024). Melalui FGD itu, Abdul Kholik ingin mendorong kuliner organik menjadi daya tarik pariwisata di Jateng. “Hari ini kami kumpulkan berbagai stakeholder untuk mendorong pariwisata bisa menjadi sebuah kekuatan di Jateng. Dari pembahasan tadi juga tampak bahwa Kota Semarang sebagai Ibu Kota Provinsi belum sepemuhnya mampu mengembangkan potensi wisatanya, karena masih tertinggal dengan Jogja, dengan Solo. Ini menjadi PR [pekerjaan rumah] kita bersama. Bagaimana mendorong semua potensi agar bisa berkembang,” terang Abdul Kholik. Potensi pariwisata, lanjut Abdul Kholik, perlu didorong. Terlebih, kunjungan wisatawan di Jateng setiap tahun bisa mencapai 106 juta orang, yang sebagian besar merupakan wisatawan domestik. Selain itu, pengeluaran terbesar wisatawan adalah kuliner, yakni mencapai 47%. Produk Unggulan Oleh karena itu, putra asli Cilacap itu berharap Pemprov Jateng lebih mengembangkan potensi wisata dengan memperbanyak produk wisata, salah satunya yakni kuliner organik yang bisa menjadi produk unggulan wisata di Jateng. “Sekarang sudah ada Kota Lama Semarang sebagai ikon. Tapi, kita juga ingin ada ikon lain untuk mengangkat itu [Kota Lama Semarang], salah satunya melalui kuliner organik. Ini tentu akan menjadi daya tarik baru bagi wisatawan yang berkunjung ke Semarang,” jelasnya. Abdul Kholik juga berharap ke depan, pemerinta daerah setempat bisa membuat kebijakan yang menyinergikan daya tarik wisata dengan produk unggulan lain dalam satu branding. Tujuannya, agar semua daerah dapat diuntungkan dan potensi wisata bisa kian berkembang. “Karena PDRB [Produk Domestik Regional Bruto] sumbangannya yang terbesar sebagian dari pariwisata. Maka kalau mau mengangkat ya yang di push ini [branding] sebenarnya. Tapi pada intinya hari ini kita sangat bersyukur semua stakeholder punya pemahaman yang sama untuk bisa mendorong wisata di Jateng, terutama Kota Semarang dan sekitarnya agar lebih berkembang,” tuturnya. Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Jateng, Supriyanto, mengatakan total sudah ada 49 kelompok pertanian organik dengan luas sekitar 600 hektare (ha) yang telah terverifikasi di Jateng. Langkah saat ini yang telah diambil, yakni mendorong produk kuliner organik itu lebih diperkenalkan ke wisatawan dengan menampilkan di ruang-ruang hotel. “Pada prinsipnya kami berterima kasih karena akan ada peluang memasarkan produk pertanian, khususnya produk organik, ke ranah yang lebih luas. Saat ini kami perlu sinegitas antarlini utama. Kemudian teman-teman perhotelan suatu saat akan kami ajak gabuk supaya merekrut produk petani,” jelas Supriyanto Sumber : https://jateng.solopos.com/senator-dpd-abdul-kholik-produk-organik-bisa-jadi-daya-tarik-wisata-jateng-1883614

Semarang (ANTARA) - KPU Jawa Tengah memulai rekapitulasi penghitungan suara Pemilu 2024 tingkat provinsi yang dilanjutkan dengan penetapan hasil rekapitulasi pemilihan anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah. Rapat pleno terbuka yang dipimpin Ketua KPU Jawa Tengah Handi Tri Ujiono di Semarang, Rabu, diawali dengan penghitungan suara hasil pemilu dari Kabupaten Purbalingga. Hadir dalam rapat pleno terbuka tersebut masing-masing saksi dari pasangan capres-cawapres, partai politik, calon anggota DPD, serta Bawaslu Jawa Tengah. Menurut Handi, pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi hasil pemilu tingkat provinsi akan dilaksanakan mulai 6 hingga 8 Maret 2024. Pada hari pertama, KPU akan melakukan rekapitulasi hasil pemilu dari 9 kabupaten/kota. Handi berharap hasil Pemilu 2024 akan berkontribusi dalam mewujudkan integrasi bangsa. Selain itu, lanjut dia, usai Pemilu 2024 akan dilanjutkan dengan tahapan pilkada yang digelar November 2024. "Semoga sukses pemilu akan berlanjut juga dalam sukses penyelenggaraan pilkada," tuturnya. Ia menambahkan selama tahapan pemilu sejak 14 Juni 2023 hingga 29 Februari 2024, tercatat 67 petugas penyelenggaraan pemilu meninggal dunia di Jawa Tengah. Selain itu, terdapat pula 740 orang lainnya yang sakit dalam melaksanakan tugas. Ia menyampaikan duka mendalam bagi para penyelenggara pemilu yang meninggal dunia maupun sakit saat melaksanakan tugasnya. Sumber : https://jateng.antaranews.com/berita/526392/kpu-jateng-mulai-rekapitulasi-hasil-pemilu-tingkat-provinsi

Semarang, 20 Februari 2024. Dalam rangka Pengawasan materi pengawasan atas Pelaksanaan UU No.8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Tahun 1445/2024M Bambang Sutrisno selaku anggota Komite III, mengundang beberapa pihak stakeholder yang ada di Jawa Tengah. Hal ini berkaitan dengan persiapan penyelenggaraan Ibadah haji yang menjadi kewenangan daerah. Hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) dan Asosiasi Muslim Penyelenggaraan haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) Bambang Sutrisno selaku anggota DPD RI Jawa Tengah, meminta para stakeholder untuk memaparkan kondisi yang ada dan kesulitan yang dihadapi dilapangan. Fitriyanto, Kabid Penyelenggara Haji dan umrah menyampaikan bahwa kendala yang cukup krusial pada saat ini adalah Visa ummal, visa kerja, visa ziarah digunakan untuk Ibadah haji, padahal sebenarnya tidak dapat digunakan. Hal ini tentu saja melanggar aturan sehingga berampak pada jamaah slundupan yang masuk ke tenda di Arafah. Sedangkan dari pihak Dinas Kesehatan/Tim Penyelenggara haji dr.Irma menymapaikan bahwa ketidakpastian jumlah TKH (Tenaga Kesehatan Haji) menyebabkan ketidakmerataan pelayanan kesehatan antar dokter dan perawat. Sehingga berdampak pada penanganan Kesehatan Jamaah Haji. Lain halnya dengan LDII Wil.Povinsi Jawa Tengah lebih menyoroti pada Masalah yg muncul yaitu akomodasi dan transportasi haji yang kurang layak dan pengunaan visa tidak haji oleh jamaah harus ditindak tegas oleh penyelenggara haji dalam hai ini kementeriaan agama. Bambang Sutrisno sangat mengapresiasi atas segala masukan yang diberikan, hal ini nantinya yang akan menjadi Inventarisasi masalah dan akan disampaikan ke Kementerian Agama sebagai mitra kerja Komite III.

Semarang, 31 Januari 2024 H. Bambang Sutrisno, SH.,MM Anggota DPD RI Jateng melakukan kundapil dalam rangka Inventarisasi Materi Pengawasan atas pelaksanaan UU No.20 tahun 2023 tentang sistem Pendidikan Nasional, terkait Implementasi Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5), khususnya Pendidikan Politik terhadap Pemilih Pemula. Dalam pertemuan yang dihadiri oleh KPU Jateng, Bawaslu Jateng, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah, Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA dan SMK Jawa Tengah. Dalam penjelasannya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah serta MKKS menyampaikan bahwa dalam pemilihan Ketua dan pengurus OSIS di sekolah dilakukan dengan cara yang demokratis mengadopsi dengan tata cara pemilu termasuk dalam penyampaian visi misi calon ketua. Basmar Parianto Amron, selaku kadiv. Perencanaan dan Logistik KPU Jawa Tengah juga memaparkan dalam tugasnya KPU tidak hanya menyelenggarakan Pemilu, tetapi juga melakukan Pendidikan Politik terhadap Pemilih Pemuda yang terdiri dari Pemilih Pemula dan Pra Pemilih yaitu calon pemilih. Salah satu upaya KPU Jawa Tengah adalah membentuk Rumah Pintar Pemilih di setiap Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, Dimana setiap Rumah Pintar Pemilih menjalin Kerjasama dengan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dan Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (MAFINDO) untuk menyisipkan Pendidikan Politik terutama dalam hal penyelenggaraan Pemilu bersih, Simulasi Pemilu serta Fungsi Pemilu. Dalam kesempatan ini Siti Aisyah Kepala Sekolah SMA negeri 5 Semarang yang tergabung dalam MKKS mengusulkan Pendidikan untuk menangkal Hoax ataupun Pendidikan terkait penangkalan ujaran kebencian tidak bersifat sementara dalam menjelang pemilu saja, tetapi dapat diberikan secara berkelanjutan. Menyikapi aspirasi dan masukan yang diberikan H. Bambang Sutrisno, SH.,MM sangat mengapresiasi dan menjadikan ini sabagai catatan dan masukan untuk disampaikan ke Kementrian terkait.

Sekretariat Kantor DPD RI Provinsi Jawa Tengah, Kepala Kantor beserta jajaranya berkunjung ke Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Dalam kunjungannya diterima oleh Muhammad Rofiuddin selaku Koordinator Divisi SDM dan Organisasi, Nur kholiq sebagai Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat dan Setyo Pramudi sebagai Kepala Bagian Pengawasan Bawasli Kota Semarang. Dalam pertemuan ini Wahyu Widiasmoro sebagai Kepala Kantor DPD RI Jawa Tengah menyampaikan terkait pembukaan posko pengaduan pelanggaran pemilu di kantor DPD RI Provinsi Jawa Tengah. Hal ini sesuai dengan Peraturan DPD RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib, serta Putusan Sidang Paripurna pada tanggal 3 Januari 2024, maka: 1. DPD RI telah membentuk Posko Pengaduan Dugaan Pelanggaran Pemilu Tahun 2024 2. Posko pengaduan ini merupakan komitmen DPD RI untuk meningkatkan fungsi pengawasan dan menjamin pemilu yang jujur dan adil di seluruh daerah di Indonesia. 3. Posko pengaduan ini beroperasi di Kantor DPD RI di Ibu Kota Provinsi seluruh Indonesia yang akan bekerja secara efektif setiap hari mulai tanggal 10 Januari hingga 20 Maret 2024 pukul 08.00-16.00 waktu setempat. 4. Laporan pengaduan dapat disampaikan secara langsung ke Kantor DPD RI di Ibu Kota Provinsi dengan menyatakan bukti dan data dukung, setiap laporan akan dicatat dan ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku untuk disampaikan ke Bawaslu. 5. DPD RI berkomitmen untuk menjaga pelaksanaan Pemilu Tahun 2024 yang demokratis Menyikapi posko pengaduan yang dibuka oleh kantor DPD RI Jawa Tengah, Bawaslu menyambut positif dikarenakan dal ini akan semakin membuka kanal pengaduan bagi Masyarakat yang akan melaporkan dugaan pelanggaran Pemilu. Terkait dalam hal teknis serta adminitratif terkait tindak lanjut laporan aduan yang diterima DPD RI Jawa Tengah Bawaslu akan mengundang sekretariat DPD RI Jawa Tengah dalam rapat koordinasi tindak lanjut aduan Masyarakat. Bawaslu berharap pembukaan posko aduan ini sebagai langkah awal anatara DPD RI Jawa Tengah dan Bawaslu dalam menjalin sinergi dan Kerjasama untuk dapat mewujudkan iklim Pemilu yang kondusif di Provinsi Jawa Tengah.

Kamis, 25 Januari 2024 pukul 13.30 WIB di Kantor DPD RI Jawa Tengah Ibu Cashtya A Kathmandu didampingi dengan Kepala Kantor DPD RI Prov Jawa Tengah mengadakan pertemuan dengan Mahasiswa serta Karang Taruna se-Kota Semarang. Dalam pertemuan tersebut disampaikan peran serta fungsi DPD RI diantaranya DPD adalah lembaga legislatif tingkat nasional di Indonesia. Sebagai lembaga legislatif, DPD memiliki peran dalam membuat undang-undang bersama DPR dan Pemerintah, Pengawasan Pelaksanaan UU, dan menyuarakan aspirasi daerah. Namun DPD belum mempunyai kewenangan legislatif yang setara dengan DPR walaupun sudah ada 2 Keputusan Mahkamah Konstitusi. Sebagai anggota DPD RI, Ibu Casytha Ariwi Kathmandu memberikan pandangan serta pendidikan politik kepada audiens. Ibu Casytha turut serta mengajak anak muda untuk berperan aktif dalam menyuarakan aspirasi daerah melalui DPD. Menanggapi hal tersebut, I Gde Ananta selaku Ketua Karang Taruna akan meningkatkan kerja sama dengan DPD RI Jawa Tengah, terkait dengan beberapa permasalahan Pemuda di Kota Semarang.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah lama menjadi tulang punggung dan pilar terpenting dalam perekonomian di Indonesia. UMKM memiliki peran penting dalam menciptakan lapangan kerja, menggerakkan pertumbuhan ekonomi, dan memperbaiki kesejahteraan rakyat. Dalam konteks ini, peningkatan sektor UMKM memiliki potensi besar untuk memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. Pada masa pandemi Covid-19 saat keterpurukan ekonomi melanda seluruh sektor Indonesia termasuk pariwisata, UMKM khususnya UMKM ekonomi kreatif menjadi pembangkit yang memulihkan ekonomi sektor pariwisata. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyebut bahwa dari 17 subsektor ekonomi kreatif, ada tujuh subsektor ekonomi kreatif yang menjadi prioritas untuk menembus pasar global, yakni kuliner, fesyen, kriya, games, film, musik, dan penerbitan. Segala potensi yang melekat pada UMKM ekonomi kreatif tentu harus dibina dan dikembangkan agar semakin dapat meningkatkan nilai tambah, bukan saja bagi pariwisata, tetapi pertumbuhan ekonomi Indonesia secara global. Oleh karena itu DPD RI melakukan serap aspirasi guna mendengar masukan dari berbagai pihak untuk memfasilitasi dan memberikan dukungan terhadap UMKM Bidang Ekonomi Kreatif. Rapat serap aspirasi diselenggarakan di Kantor DPD RI Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 18 Desember 2023. Serap aspirasi ini turut mengundang, Disporapar Provinsi JAwa Tengah, Dinas KOperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, Asosiasi Pengusaha Oleh-Oleh (ASPOO) Provinsi JAwa Tengah, dan Asosiasi Pengusaha Mikro Kecil dan Menengah Mandiri Indonesia (APMIKIMMDO). Dari Dinas PAriwisata Provinsi JAwa Tengah saat ini sedang berfokus untuk pengembangan SDM untuk seluruh pelaku UMKM. Pelaku UMKM yang telah mengikuti pelatihan akan diberikan sertifikat. TAhun ini Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Tengah berfokus pengembangan SDM di sekitar Candi Borobudur. Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah serta Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang juga terus berusaha mendampingi para pelaku UMKM. diantaranya dengan memberikan pelatihan tentang keuangan serta literasi tentang keuangan. Pelatihan ini turut mengundang praktisi dengan Pihak Bank. Sedangkan keluhan serta kendala yang diutarakan oleh pelaku UMKM di Provinsi Jawa Tengah yaitu tinggiya suku bunga bank jika ingin meminjam uang di bank. KUR yag diatur oleh Menko Perekonomian dirasa belum terlaksana dengan semestinya. Selain itu munculnya toko modern di sekitar rumah menambah daya saing bagi pelaku UMKM. Seharusnya regulasi pendirian pasar atau toko modern diatur juga oleh pemerintah. Agar rakyat kecil juga tetap membuka tokonya. Diharapkan dengan adanya serap aspirasi ini, kendala yang ditemui di lapangan oleh masyarakat dapat dibahas oleh pemerintah serta pihak terkait. -admin