JAKARTA - Komite III DPD RI melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Dalam rapat tersebut membahas mengenai Rencana Kerja Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (khususnya penjelasan terkait Program Transformasi Perpustakaan berbasis Inklusi Sosial) dan Pembudayaan Kegemaran membaca dan Literasi, serta Sertifikasi dan Uji Kompetensi Pustakawan. Acara Rapat Dengar Pendapat yang dilaksanakan pada hari Selasa, 6 Desember 2022 ini memastikan agar fungsi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dapat memenuhi penyediaan perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan penelitian, perpustakaan deposit, pusat jejaring perpustakaan dan perpustakaan pelestarian. Selain itu diharapkan agar Perpustakaan Nasional Republik Indosnesia dapat melakukan optimalisasi pembenahan melalui kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan (pemerintah daerah, swasta dan masyarakat) terutama hal-hal yang menyangkut : penguatan kesadaran pemerintah daerah akan arti penting UU No.3 Tahun 2017 tentang ekosistem perbukuan, selain itu masih banyak perpustakaan daerah yang belum berstandar nasional, tingginya minat baca namun rendahnya distribusi dan akses permintaan buku yang sangat tinggi. Dalam lingkungan pendidikan, perpustakaan sekolah masih didominasi oleh buku-buku pelajaran. Selain itu kurangnya penulis daerah sehingga terjadi disparitas jumlah buku dan jumlah pembaca, serta duta baca buku daerah yang belum diaktifkan secara maksimal. Dalam Rapat tersebut juga memastikan tercapainya pelaksanaan program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial terlaksana secara menyeluruh serta penguatan pembudayaan kegemaran membaca dan literasi serta sertifikasi dan uji kompetensi pustakawan. Dengan adanya pelibatan Anggota Komite III DPD RI sebagai mitra kerja Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan dalam kerangka sosialisasi dan pelaksanaan fungsi pengawasan program dan kegiatan Perpustakaan Nasional di daerah, hal tersebut untuk memastikan capaian secara optimal pendistribusian dan pelasanaan program dan kegiatan tersebut. Disamping itu, Komite III DPD RI berkomitmen mendorong Kementerian Keuangan melakukan dukungan peningkatan anggaran bagi Perpustakaan Nasional, khususnya dalam bentuk Dana Dekonsentrasi bagi revitalisasi perpustakaan daerah.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Senator DPD RI, DR Abdul Kholik, mengatakan kenaikkan cukai rokok semakin menambah beban dan menyulitkan petani tembakau. Hal ini karena akan menekan produksi olahan tembakau hasil petani menjadi tidak terserap. ''Kenaikkan cukai rokok malah menekan petani tembakau. Hasil panennya terancam tidak terserap oleh pabrik rokok karena pabrik akan mengurangi jumlah produksi rokoknya. Ini belum termasuk dengan kondisi meningkatnya impor tembakau dari luar negeri. Maka posisi petani tembakau dalam negeri makin tertekan,'' kata Kholik, di Jakarta, Jumat (2/12/2022). Menurut Kholik, kenaikan cukai rokok tahun 2023 yang mencapai 12 persen itu memang dapat berakibat para pabrikan menekan produksi dan tenaga kerja. Imbasnya situasi ini juga akan membuat naiknnya jumlah pengangguran baru. Beban masyarakat luas akan semakin bertambah di tengah munculnya pemutusan hubungan kerja (PHK) yang kini meluas. Selain itu kenaikkan cukai rokok juga akan meningkatkan peredaran rokok illegal.

SEMARANG – Pengurus Kota Senam Tera Indonesia (STI) Kota Semarang mengadakan Gebyar Senam Bersama yang diikuti sekitar 500 anggota di Jawa Tengah pada Minggu (30/10). Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka mengawali Hari Tera Indonesia (HATERI) ke-37 yang akan berpusat di Kota Semarang pada 3 dan 4 Desember mendatang. Ketua Pengurus Kota STI Kota Semarang Agus Supriyanto mengatakan, dalam rangka peringatan Hateri ke-37 tahun 2022, Jawa Tengah ditunjuk sebagai tuan rumah. Berbagai kegiatan akan dilaksanakan, antara lain kegiatan Rakernas, Lomba STI, Temu Kangen, City Tour, Bazar UMKM, Tera Peduli, serta Gebyar STI. “Rangkaian Hateri nantinya akan melibatkan 15.000 – 20.000 peserta,” tuturnya di sela Gebyar Senam Tera Indonesia. Pada Gebyar Senam di Halaman Kantor Gubernur Jateng tersebut, hadir juga Ketua Pengurus Nasional STI Letjen TNI Marinis (Purn) Dr Nono Sampono, Pembina STI Jawa Tengah Denty Eka Widi Pratiwi, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Kepada peserta senam, Nono mengungkapkan, sudah lebih dari dua tahun masyarakat di Indonesia merasakan sulitnya untuk berinteraksi dan berkumpul bersama rekan dan teman-temannya, akibat pandemi Covid-19. Pada kesempatan tersebut, Nono mengajak semua anggota STI untuk selalu menjaga kebugaran dan kesehatan melalui aktivitas senam. “Melalui gebyar kali ini, mari kita selalu menjaga kebugaran dan semangat melalui Senam Tera Indonesia,” katanya disambut dengan gembira para peserta. Pembina STI Jawa Tengah Denty Eka Widi Pratiwi menambahkan, Gebyar Senam kali ini merupakan awal dari rangkaian Hateri yang akan dilaksanakan awal Desember mendatang. Dia berharap semangat terawan dan terawati selalu terjaga melalui kegiatan bersama anggota yang lain. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sempat hadir bersua dengan peserta gebyar STI, seraya mengingatkan agar terawan dan terawati selalu menjaga kesehatan dan kebugaran meskipun pandemi sudah berlalu Sumber : https://dentyeka.id/index.php/2022/10/30/ratusan-terawan-dan-terawati-meriahkan-senam-tera-di-halaman-gubernur-jateng/

Semarang - Tragedi yang terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang paska laga sepak bola Liga 1 musim 2022-2023 antara Arema FC dan Persebaya Surabaya, yang menelan korban jiwa sekitar 133 orang (data Posko Postmortem per tanggal 04/10/22) dan kerusakan pada sarana dan prasarana olahraga serta fasilitas umum menjadi peristiwa tragis dalam penyelenggaraan kejuaraan (event) olahraga khususnya sepak bola Indonesia. Faktor keamanan menjadi sangat penting mengingat saat ini kejuaraan olahraga juga telah menjadi sebuah aktivitas ekonomi dan industri yang melibatkan banyak pihak, sehingga kegagalan atau ketidaksuksesan penyelenggaraan kejuaraan (event) olahraga dapat berdampak ekonomi yang merugikan banyak pihak. Apalagi jika kegagalan atau ketidaksuksesan itu disebabkan oleh adanya peristiwa keributan atau perkelahian antara penonton atau supporter olahraga yang menyebabkan bukan saja kerusakan sarana dan prasana olahraga dan fasilitas umum lainnya, juga hilangnya nyawa manusia. Dilihat dari korban jiwa yang ada, peristiwa Kanjuruhan bahkan menjadi salah 1 (satu) dari 5 (lima) kerusuhan sepak bola yang pernah terjadi di dunia. Dari peristiwa tersebut, tak ayal jika tanggung jawab penyelenggara dalam menyelenggarakan kejuaraan (event) olahraga sangat berat. Pasal 52 UU No 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan menyebutkan bahwa penyelenggara kejuaraan olahraga wajib memenuhi persyaratan teknis kecabangan, kesehatan, keselamatan, ketentuan daerah setempat, keamanan, ketertiban umum, dan kepentingan publik. Salah satu yang menjadi perhatian Komite III DPD RI adalah Pasal 91 PP Nomor 16 Tahun 2007 yang menyebutkan perihal standar penyelenggaraan kejuaraan olahraga. Norma ini seharusnya menjadi panduan bagi penyelenggara kejuaraan dalam menyelenggarakan kejuaraan. Dalam rapat kali ini membahas tentang beberapa kendala dan permasalahan yang terjadi dalam dunia keolahragaan di Indonesia, khususnya Provinsi Jawa Tengah. Anggota DPD RI, Ir. H. Bambang Sutrisno, M.M mengundang beberapa stakeholder yang berkaitan dengan keolahragaan khususnya cabang olahraga sepakbola. Hadir Manajer PSIS, Ketua PSSI Provinsi Jawa Tengah, Kepala Bidang KONI Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang diwakili oleh Kepala Bidang Keolahragaan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah, serta Pengamat Olahraga Prof. Dr. Tandiyo Rahayu. Ir. H. Bambang Sutrisno mengatakan bahwa regulasi atau peraturan perudang-undangan tentang keolahragaan memang penting namun lebih penting lagi implementasi atau pelaksanaannya. Ketua PSSI Provinsi Jawa Tengah menjelaskan bahwa kompetisi menjadi muara pengembangan sumber daya manusia. Kompetisi PSSI Jawa Tengah terintegrasi dengan federasi PSSI di pusat. sekarang liga 1 liga 2 sedang dihentikan dari pusat, maka kompetisi PSSI di Jawa Tengah terimbas juga terhenti. Agenda-agenda diluar agenda pasti setiap tahunya, yaitu dukungan event-event, seperti sekolah sepak bola di Provinsi Jawa Tengah. Terdapat 286 sekolah sepak bola di Jawa Tengah. 4 tahun yang lalu mengeluarkan semacam sirkular kepada PSSI di daerah di Jawa Tengah. Kompetisi ini dibutuhkan untuk pembinaan dalam bentuk development. Terkait komunikasi dengan supporter, secara federasi berbicara supporter Provinsi Jateng melalui klub nya. Federasi sering melakukan workshop, didalam workshop tersebut ada aspek keamanan dengan institusi kepolisian. Kepala Bidang Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Jawa Tengah, Ali Purnomo menjelaskan bahwa Cabang sepak bola menempati posisi tertinggi cabang olahraga banyak kericuhan. Indikatornya adalah jumlah penonton yang cukup besar dibandingkan dengan olahraga lain, fanatisme supporter yang cukup tinggi. KONI di Tahun 2023 akan menyelenggarakan pekan olahraga provinsi di Pati, ada 57 cabang olahraga dan menjadi tanggung jawab KONI Provinsi dari aspek penyelenggaraannya. Persyaratan : struktur organisasi penyelenggaraan kejuaraan orlahraga, tenaga keolahragaan yang kompeten, rencana dan program kerja, satuan pembiayaan, jadwal penyelenggaraan kejuaraan olahraga, sistem administrasi dan manajemen penyelenggaraann, sistem pelayanaan kesehatan dalam penyelennggaraan kejuaraan olahraga, sistem keamanan dan keselamatan dalam penyelenggaraan kejuaraan orlahraga. Maka dalam perspektif tugas dan kemenangan KONI sepanjang itu diadakan oleh cabang olahrga tidak dapat melakukan intervensi apapun. Pengamat Olahraga Prof. Dr. Tandiyo Rahayi menjelaskan tragedi Kanjuruhan sebagai salah satu bentuk kerumitan pengurusan sepak bola di Indonesia. Bangsa ini mudah melupakan tragedi dan tidak mengambil pelajaran dari tragedi tersebut. Kalau ada satu peristiwa di olahraga yang membanggakan eforianya sangat luar biasa. Tetapi *do nothing* untuk membuat kebanggaan itu terus berlanjut. Dari tragedi kanjuruhan, beberapakali disebutkan bahwa pelaksanaannya tidak sesuai standar. BSANK (Badan Standarisasi Akreditasi Nasional Keolahragaan), Badan independent yang ketuanya diangkat oleh Presiden, yang baru berjalan 2 setengah dan sudah dicabut lagi oleh Presiden. Padahal badan ini bisa menjadi cikal bakal mengatur terkait standardisasi penyelenggaraan keolahragaan. Penyelenggaraan keolahragaan selanjutnya diurus lagi oleh EO, EO ini harus memiliki standar/sertifikasi. Oleh karena itu Perlunya dihidupkan kembali lembaga BSANK (Badan Standarisasi Akreditasi Nasional Keolahragaan) yang independen guna mengatur standarisasi penyelenggaraan keolahragaan

JAKARTA -- Senator DPD RI, Dr Abdul Kholik, mengatakan, mendukung usulan Ketua DPR RI Puan Maharani yang meminta pemerintah segera menetapkan status KLB (Kejadian Luar Biasa) pada kasus gagal ginjal anak. Apalagi penyebaran kasus ini terus meningkat di daerah-daerah sehingga membutuhkan penangan khusus. ''Jangan sampai pemerintah terlambat mengambil kebijakan dalam menangani kasus gagal ginjal anak ini. Munculnya kasus ini para orang tua yang memiliki balita di daerah juga merasa cemas akan ancaman. Pemerintah segera tetapkan status KLB saja,'' kata Abdul Kholik di Jakarta, Senin (24/10/20220). Kholik menyatakan, dengan ditetapkannya status KLB, nantinya seluruh instansi dan tenaga kesehatan siap siaga. Seluruhnya sumber daya bisa cepat dikerahkan bila masalah itu terjadi. ''Yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah para balita itu berada pada masa yang sangat rentan untuk terpapar berbagai penyakit. Maka harus ada penangan yang khusus dan memadai." "Kondisi saat ini juga belum sepenuhnya lepas dari pandemi Covid-19. Bisa saja ini juga ada hubungannya dengan pandemi yang kini sudah mulai mereda itu,'' ujarnya. Kepada pihak orang tua, lanjut Kholik, jangan segan memeriksa putra-putra pusat layanan kesehatan terdekat apabila ada kondisi putra-putrinya mengkhawatirkan. Jangan ditunda sampai mereka terlambat ditangani. ''Ini memang perlu kesadaran masyarakat, tapi harus didukung kebijakan pemerintah dengan payung kebijakan KLB itu." Sumber : https://www.republika.co.id/berita/rk8j01385/senator-dpd-dukung-puan-maharani-soal-klb-gagal-ginjal

JAKARTA -- Senator DPD RI yang berasal dari kalangan santri, DR Abdul Kholik, menegaskan santri merupakan komponen penting bangsa dan negara. Maka negara harus hadir dalam pemberdayaan kehidupan mereka. ''Institusi pendidikan dan ekonomi berbasis santri harus didukung secara penuh. Selama ini misalnya, dalam dukungan pada lembaga pendidikan santri belum sekuat pendidikan umum dan swasta lainnya. Karena itu dana abadi pesantren perlu segera diwujudkan,'' kata Abdul Kholik, setelah mengikuti upacara hari santri di Pesantren Fadul Fadlan, di Semarang, Jawa Tengah, Sabtu, (22/10/2022). Saat ini lanjutnya, pemerintah memang sudah berkomitmen akan mengalokasikan dana abadi pesantren sebagai amanat UU tentang pesantren. Namun sampai sekarang meski sudah ditunggu belum terwujud. "Kalangan pesantren sekarang sudah banyak bertanya kepada kami selaku wakil rakyat dan daerah dari kalangan santri. Adanya dana itu akan mendorong pesantren dalam mengembangkan diri menjadi lembaga yang menyiapkan santri yang punya kemampuan baik dalam bidang keagamaan, kenegaraan, dan keahlian profesi. Sehingga santri bisa mengisi semua formasi yang dibutuhkan dalam masyarakat,'' ujarnya. Kholik menegaskan, santri itu bagian dari bonus demografi di masa kini maka harus dipersiapkan dengan baik. Bonus demografi memang bisa menjadi kekuatan negara di masa depan. Namun, bila diabaikan nantinya justru akan dapat membahayakan eksistensi negara di persaingan dunia. ''Jumlah santri dari kalangan generasi 'Z' yang sangat besar, itu akan menjadi penentu nasib bangsa dan negara di kemudian hari. Bayangkan kalau mereka tak mendapat pendidian yang baik, maka ini akan menjadi risiko tinggi bagi datangnya sebuah keadaan gagalnya negara,'' tegasnya. Sesuai dengan janji santri, kata Kholik, mereka sudah berikrar yang selalu bersedia setiap saat menyerahkan jiwa raga membela tanah air. Selain itu mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa. Dan juga, berperan aktif dalam pembangunan nasional untuk mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sumber : https://republika.co.id/berita/rk4ykf385/senator-abdul-kholik-mendesak-pemerintah-segera-realisasikan-dana-abadi-pesantren

JAKARTA -- Senator DPD RI, Dr Abdul Kholik, mengatakan munculnya bakal calon presiden dari sosok gubernur, seperti Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Ridwan Kamil, dan Khofifah Indar Parawansa membuktikan kepemimpinan daerah menjadi strategis. Tampaknya publik semakin paham bahwa calon kepemimpinan nasional adalah figur yang teruji ketika menjadi kepala daerah, terutama gubernur. "Preseden ini mulai mengemuka sejak 10 tahun lalu, yakni kala Jokowi menjabat sebagai gubernur DKI yang kemudian melenggang mulus menjadi presiden. Hal ini menunjukkan pula bahwa permasalahan pembangunan daerah menjadi kunci pembangunan nasional,'' kata Abdul Kholik, dalam perbincangan Selasa, (18/10/2022). Merujuk negara lain, lanjut Kholik memang banyak calon presiden merupakan gubernur yang berhasil di daerahnya, seperti di Amerika Serikat. Hanya saja kalau di Amerika Serikat muncul juga figur calon presiden dari kalangan senator. ''Sejauh ini berdasarkan hasil pengawasan, saya melihat rakyat optimis bahwa pemilu akan berjalan dengan baik. Karena itu, saya berharap para capres itu kalau terpilih tetap memprioritaskan pembangunan daerah sebagai tulang punggung pembangunan nasional. Yang tidak kalah penting mereka harus membangunan optimisme bangsa Indonesia agar ke depan akan lebih baik,'' ujarnya. Kholik menegaskan sikap optimisme ini harus tetap menyala mengingat tantangan global ke depan semakin berat seperti ditegaskan beberapa kali oleh pejabat pemerintah. ''Pesimisme yang kini dikatakan pejabat pemerintah bahwa di tahun 2023 akan datang masa yang 'gelap' akibat resesi ekonomi itu tak perlu dikatakan. Sebab, pernyataan ini bisa kontraproduktif bagi masyarakat di daerah. Masyarakat kecil bisa semakin tertekan hidupnya dan tidak memiliki daya tahan ketika menghadapi peristiwa itu. Padahal selama ini masyarakat dalam kondisi sesulit apa pun mereka tetap bersikap sabar dan tabah." Sumber : https://www.republika.co.id/berita/rjxhw0385/senator-dpd-anies-ganjar-ridwan-dan-khofifah-bukti-kepemimpinan-daerah-menentukan

SEMARANG – Pemenuhan asupan makanan bergizi sangat penting bagi masa hamil dan pertumbuhan. Masa golden age sesuai prinsip 1.000 Hari Pertama Kehidupan menjadikan pemberian makanan bergizi sangat penting bagi ibu hamil dan balita. Hal itu disampaikan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Denty Eka Widi Pratiwi saat menyalurkan bantuan biskuit mitra kerja Kementrian Kesehatan RI, di sejumlah wilayah di Jawa Tengah. “Salah satu upaya percepatan penurunan stunting adalah pemberian makanan tambahan untuk menambah asupan gizi terutama pada balita. Asupan gizi juga penting diberikan untuk ibu sebab ibu harus memberikan ASI pada masa golden age yakni 2 tahun pertama sesuai dengan prinsip 1.000 Hari Pertama Kehidupan,” tutur Denty. Dikatakan dia, program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) dilakukan guna mencegah stunting dan gizi buruk. Pemberian biskuit sebagai makanan tambahan ini penting, sebab membantu memberikan tambahan gizi dan nutrisi bagi tumbuh kembang anak-anak. Melalui pemberian makanan tambahan bagi anak-anak di wilayah Jawa Tengah ini, angka stunting yang masih jadi pekerjaan rumah cukup serius oleh pemerintah bisa teratasi. “Semua daerah di Indonesia memiliki persoalan stunting. Pembagian biskuit ini diharapkan dapat membantu upaya menuju zero stunting,” ujarnya. Denty menambahkan sehatnya generasi dengan mencegah stunting ini penting. Sebab Pemerintah sendiri telah menetapkan program Indonesia Emas 2045. Tercapainya Indonesia Emas 2045 hanya bisa terjadi dengan tumbuh kembangnya anak Indonesia yang sehat bukan hanya fisik tapi juga mental dan spiritual. Pada Senin (10/10), Denty membagikan ratusan paket biskuit di sejumlah wilayah, antara lain Posyandu Taman Kradenan Kota Semarang, Posyandu Kelurahan Jatirejo, Gunungpati Kota Semarang, dan Posyandu Desa Wringinputih, Bergas, Kabupaten Semarang. Masyarakat menyambut gembira biskuit yang dibagikan Denty, karena rasanya yang enak dan gurih. Beberapa di antaranya langsung mencicipi dan mengakui rasanya gurih. “Saya kira tadinya nggak enak, ternyata bisa buat camilan, apalagi ini nilai gizinya tinggi,” tutur Ibu Istanti, kader Posyandu di Kradenan. Sumber : https://dentyeka.id/index.php/2022/10/10/denty-ingatkan-pentingnya-asupan-gizi-pada-masa-golden-age/

KENDAL – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Jawa Tengah, Denty Eka Widi Pratiwi menyoroti sejumlah persoalan yang dihadapi nelayan Tawang di Kecamatan Rowosari, Kabupaten Kendal, Minggu (11/9). Denty mengatakan, ada sekitar 11 ribu nelayan di kawasan tersebut, yang mengeluhkan sarana dan prasarana pelabuhan, ketersediaan BBM untuk nelayan, dan parahnya sedimentasi akibat sampah. “Masih ada sejumlah persoalan yang dihadapi nelayan di Rowosari terkait dengan sarana dan prasarana dan keluhan akan ketersediaan BBM. Kami berharap pemerintah pusat memberikan perhatian mengingat peran nelayan Kendal yang produktif dan menjadi pemasok ikan yang cukup besar untuk wilayah Jawa Tengah,” tutur Denty. Hal itu disampaikan Denty, usai hadir pada kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Sakti Trenggono di Rowosari, pada Minggu (11/9/2022). Hadir dalam kunjungan tersebut, Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi, dan Bupati Kendal, Dico M Ganinduto beserta jajarannya. Denty berharap pemerintah dapat memberikan perhatian dalam mengatasi keluhan yang disampaikan para nelayan di Kendal tersebut. Dia juga mengapresiasi upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah, antara lain Polri dalam mengawasi distribusi BBM. “Hal yang mendasar adalah nelayan berharap ketersediaan BBM, meskipun tidak 24 jam, yang penting setiap hari ada. Ini sudah disampaikan oleh Bapak Kapolda bahwa Polri juga turut mengawasi distribusi agar tidak terjadi penyimpangan,” tukas Denty. Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono dalam sambutannya, mengatakan, kunjungannya dalam rangka melihat langsung situasi di PPP Tawang. Terutama pasca adanya kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Pihaknya berkomitmen untuk terus mempermudah akses BBM bersubsidi untuk nelayan kecil. Sedangkan untuk skala industri, telah diterapkan harga BBM khusus untuk pelaku usaha kelautan dan perikanan. “Koordinasi dengan Pertamina dan BPH Migas intensif kita lakukan dan sudah disetujui kebutuhan nelayan 2,2 juta kilo liter,” ungkapnya. Menanggapi kelangkaan BBM di kalangan nelayan, Sakti mengatakan, Pertamina akan memenuhi kuota untuk nelayan kecil sesuai kebutuhan. Begitu pula dengan isu kenaikan harga BBM, pihaknya juga akan terus mengupayakan agar Pertamina memberikan harga terbaik untuk nelayan. “Untuk memanfaatkan BBM subsidi, nelayan diwajibkan mendapat rekomendasi dari pelabuhan perikanan atau dinas kelautan dan perikanan setempat dengan persyaratan yang telah ditentukan,” imbuh Sakti. Acara kemudian dilanjutkan dengan tanya-jawab, para nelayan kepada Menteri KKP dan juga kepada Bupati Kendal. Salah seorang nelayan Gempolsewu, Darmanto mengatakan, kelangkaan solar di Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Nelayan (SPBN) diduga akibat adanya jual beli pihak SPBN setempat dengan para nelayan dari luar desa Gempolsewu. “Permasalahan yang sebenarnya, di SPBN, terjadi kecurangan. Jadi dari kabupaten lain itu beli disini. Padahal nelayan di Gempolsewu saja kekurangan solar, dan jawaban dari petugas SPBN itu, yang penting dapat uang, yang penting bayar. Gitu pak jawabannya,” katanya. Padahal pengurangan BBM solar bersubsidi menurut informasi yang ia peroleh, solar dari Pengapon Semarang yang tadinya 32 truk tangki, kini hanya 17 truk tangki. “Sudah ada pengurangan kok masih dijual di kabupaten lain. Kalau masih satu kecamatan kami masih ditolerir, tapi ini dari kabupaten lain, dari Kabupaten Batang pada beli disini. Untuk itu kepada bapak bupati, supaya petugas SPBN itu dikasih tahu. Kalau nelayan di sini saja masih kekurangan, jangan melayani daerah lain,” tandas Darmanto. Bupati Kendal Dico M Ganinduto dalam sambutannya memaparkan, jumlah nelayan yang ada di Kabupaten Kendal mencapai 11 ribu nelayan. Termasuk nelayan di Tawang, Desa Gempolsewu Kecamatan Rowosari. “Keseharian nelayan, akan menjual hasil tangkapannya di TPI, yakni TPI Tawang ini, TPI Sendang Sikucing, TPI Tanggul Malang, TPI Bandengan dan TPI Karangsari. Ke depan TPI akan kita kembangkan, yakni TPI Mbirusari dan TPI Bandengan,” paparnya. Dico menjelaskan pihaknya sudah menggandeng perbankan, untuk bisa melaksankan sistem E-Lelang di TPI, supaya masyarakat nelayan tidak bingung lagi terkait penjualan ikan hasil tangkapan. Dico juga akan menindaklanjuti terkait dengan keterbatasan kuota BBM bersubsidi, khususnya solar. “Kami akan menggangdeng Badan Usaha Milik Nelayan (BUMNel), untuk bisa mengelola langsung solar, yang akan didistribusikan kepada nelayan,” ujarnya. Sumber : https://dentyeka.id/index.php/2022/09/11/denty-minta-pemerintah-pusat-perhatikan-keluhan-nelayan-kendal/

Semarang. Pada tanggal 28 Agustus 2022 Anggota DPD RI, Casytha A. Kathmandu mengadakan acara Senam Cinta Tanah Air (Sicita) dan Jalan Sehat bersama Walikota Semarang Hendrar Prihadi. Acara Senam dan Jalan Sehat dilaksanakan di Kelurahan Meteseh, Kecamatan Semarang, Kota Semarang. Acara tersebut dilaksanakan dalam rangka memeriahkan HUT RI ke 77. Ratusan warga di Kelurahan Meteseh dan sekitarnya hadir memriahkan acara senam sehat. Seluruh peserta yang hadir memakai atribut bernuansa merah-putih. Sebelum acara dimulai, Anggota DPD RI, Casytha A. Kathmandu memberikan salam hangat. Beliau mengatakan tujuan diadakannya senam dan jalan sehat ini selain untuk memeriahkan HUT RI ke 77, acara ini dilaksanakan agar seluruh warga dapat meningkatkan semangat persatuan dan persaudaraan antar warga Meteseh. Acara dibuka sengan sambutan dari Walikota serta forkopimda setempat. Dilanjutkan dengan acara Jalan Sehat lalu Senam Bersama. Acara ini dimeriahkan dari segala kalangan usia. Selain Senam Sehat diadakan juga lomba tari untuk anak-anak dan ibu-ibu warga Meteseh.