TEMANGGUNG – Maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak, membuat prihatin Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Denty Eka Widi Pratiwi. Denty mendorong agar keluarga menjaga harmonisasi dan komunikasi yang intens antara orang tua dan anak. “Hampir setiap hari muncul kasus baru dalam pemberitaan media, yang menimpa anak-anak kita, dari rentang usia yang beragam, baik anak laki-laki maupun perempuan. Ini menunjukkan situasi krisis moral yang sangat memprihatinkan,” tukasnya. Denty mengingatkan pentingnya peran orang tua dalam menjaga komunikasi intens dengan anak, serta selalu membekali dengan nilai-nilai agama dan norma masyarakat. Apabila komunikasi dalam keluarga terjalin dengan harmoni, anak tidak segan untuk terbuka pada saat mengalami intimidasi, rayuan, paksaan, ataupun kekerasan. Selain itu, Denty juga mendesak agar pemerintah memberikan perlindungan yang serius melalui pendampingan, upaya hukum, serta advokasi dan pemulihan para korban. “Dari banyak kasus yang terjadi, pelakunya justru orang dekat, ironisnya ada yang berlindung atas nama agama. Kejahatan seksual harus dibukum berat karena merusak generasi sebagaimana bahaya narkoba,” tandasnya. (adm2) sumber : https://dentyeka.id/kekerasan-terhadap-anak-marak-denty-ajak-orang-tua-jalin-komunikasi-intensif-dalam-keluarga/

Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI melakukan mediasi pengurusan Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu, Demak. Audiensi ini bertujuan untuk memperoleh informasi dan data yang komprehensif yang dapat dijadikan acuan dalam menentukan langkah dan upaya selanjutnya sesuai dengan fungsi dan tugas BAP DPD RI. BAP DPD RI telah menerima permohonan audiensi terkait adanya dugaan penggunaan tanah wakaf sebanyak 58 sertifikat asli milik Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu untuk proyek strategis nasional yaitu pembangunan jalan tol Semarang-Demak. Diduga terjadi maladministrasi dalam proses tukar tanah penggantinya. Wakil Ketua Bambang Sutrisno menjelaskan bahwa ketika BAP melakukan pendalaman dan mendengar masukan dari beberapa pihak. Sebenarnya persoalan ini harus diselesaikan secara kekeluargaan, bukan ruang lingkup BAP DPD RI. “Setelah kita mendengar dari beberapa pihak, persoalan ini kami serahkan pada pihak keluarga. Karena ini bukan masalah pembangunan tol Semarang-Demak atau mal administrasi,” ucap Bambang saat membuka rapat di Gedung DPD RI, Jakarta, Rabu (1/2). Anggota DPD RI asal Jawa Tengah ini mengatakan inti permasalahan ini adalah pengurusan Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu. Maka alangkah eloknya jika permasalahan ini diselesaikan secara tabayyun. “Pengurus yayasan ini adalah keluarga maka alangkah baiknya dibicarakan dengan kepala dingin,” tuturnya. Senada dengan Bambang, Anggota DPD RI Provinsi DI Yogyakarta Cholid Mahmud menilai persoalan ini tidak masuk dalam ranah BAP DPD RI. Ia melihat kedua belah pihak awalnya sepakat untuk mewakafkan tanah, artinya tanah yang sudah diwakafkan sejatinya sudah selesai dengan urusan duniawi. “Ini masalah sebenarnya pada pengelola wakafnya, sementara untuk pengelolaannya masuk perdata secara hukum bahkan sudah ada putusan. Maka ini tidak masuk dalam ranah BAP DPD RI,” pungkasnya.

JAKARTA -- Senator DPD Abdul Kholik mengatakan keinginan Menteri Perhubungan untuk memperbanyak kereta panoramic patut diapresiasi. Sebab, langkah ini semakin menegaskan kereta api bukan hanya untuk tranprotasi semata, melainkan untuk pariwisata. ''Potensi wisata di sepanjang jalur kereta memang sangat besar mulai dari pemandangan alam, arsitektur rumah warga, hingga fauna menghiasi sepanjang perjalanan kereta api. Namun, sangat disayangkan bila PT KAI fokus pada kereta, namun pemerintah tak peduli kondisi di sekitar jalur kereta api. Maka terjadi kesemrawutan kawasan sekitar jalur kereta mulai dari pemukiman tidak sehat, sungai yang keruh dan tercemar, serta kegiatan pembuangan sampah di tepi jalur kereta. Ini kan memprihatinkan,'' kata Abdul Kholik di Jakarta, (28/1/2023). Menurut Kholik, mulai sekarang pemerintah, PT KAI, dan pemerintah daerah harus menjaga dan menata lingkungan kawasan di sekitar jalur kereta. Langkah itu di antaranya penataan kawasan pemukiman dengan konsep arsitektur yang khas dan menarik.''Jika memungkinkan pemerintah daerah diminta membuat kawasan pemukiman dengan arsiektur dengan khas daerah masing-masing di sepanjang sisi jalur kereta api." 'Perlu diketahui kondisi hari ini disepanjang sisi jalur kereta api mulai rusak seperti bukitnya gundul dan pemanfaatnya lahannya yang tidak terkendali. Sehingga kalau ada kereta panoramic maka akan percuma karena alam dan lingkungannya tidak tertata dan rusak. Aktivitas buang sampah masyarakat di sekitar jalur kereta api adalah salah satunya yang merusak keindahan pemandangan alam bila dilihat dari dalam kereta api,'' ujar Kholik. Sehingga lanjut Kholik keinginan menteri perhubungan yang akan menambah kereta panoramic harus didukung dengan penataan kawasan di sekitar jalur kereta api. Di sini pemerintah dan pemerintah daerah harus segera turun tangan. Agar ide dan keberadaan kereta itu tidak sia-sia. ''Contohnya kawasan sisi jalur kereta di tepi pantai Batang, Jawa Tengah, yang mengalami abrasi dan mengancam jalur kereta api. Jadi pemandangan di sana yang seharusnya indah menjadi rusak atau berantakan. Ini yang harus diutamakan,'' katanya sumber : https://m.republika.co.id/berita/rp88vp385/senator-dpd-bukan-hanya-kereta-jalurnya-juga-harus-panoramic

BATANG – Anggota Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia asal Jawa Tengah Denty Eka Widi Pratiwi Jumat (20/1/2023) mendampingi kunjungan kerja Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Denty bersama Mentan SYL meninjau tanam kelapa genjah klaster berbasis pariwisata di sepanjang Desa Sigandu-Ujungnegoro. Pengembangan Kelapa Genjah Klaster Pariwisata Jawa Tengah memiliki luas areal 209 ribu ha. Untuk Kabupaten Batang sendiri, luasanya mencapai 1.379 ha dan yang saat ini menjadi pengembangan kelapa genjah seluas 200 ha atau setara 21.900 batang. Adapun untuk area kelapa di pantai Sigandu-Ujungnegoro mencapai 10 ha dengan produksi mencapai 1.100 batang. Sedangkan untuk minuman segar mencapai 300 butir per hari atau 110.000 butir per tahun dengan jumlah petani sebanyak 120 dan pendapatan 500 juta per tahun. Melalui kunjungan tersebut, Mentan SYL berharap Batang menjadi salah satu sentra kelapa segar yang memiliki kualitas terbaik dunia. Terlebih, Kabupaten Batang sendiri merupakan daerah pariwisata berbasis pantai. Oleh karena itu, ia ingin nyiur melambai menjadi pemandangan yang bisa dinikmati banyak orang. “Saya ingin mengembalikan Indonesia sebagai negara nyiur melambai dan itu berarti kita semua harus kerjasama. Termasuk peningkatan produksi kelapa segar di Kabupaten Batang,” ujar SYL Menurut SYL, produksi kelapa sangat menguntungkan mengingat dari mulai buah, batang, akar sampai serabut bisa menghasilkan ekonomi yang cukup tinggi. Karena itu, SYL ingin, kelapa Batang bisa berbuah hingga 180 butir sehingga mampu memenuhi kebutuhan lokal dan nasional. “Tuhan telah memberikan yang luar biasa untuk orang Indonesia. Bayangkan kalau kelapa ini tumbuh, mulai dari akar sampai daunnya semua menghasilkan. Buahnya menghasilkan sampai dengan batok-batoknya dan ini bermanfaat sekali. Saya akan buat hari ini lebih dari 20 juta dan kelapa yang harus tumbuh di sini adalah kelapa yang hasilnya satu di pohon itu 182 butir dalam satu tahun. Artinya harus dijaga, paling tidak bisa menjadi minyak kelapa dan santan,” jelasnya. Denty mendukung harapan Mentan SYL tersebut, dan berharap kelapa menjadi salah satu sumber kesejahteraan masyarakat. Mengingat Batang memiliki potensi yang besar dalam pengembangan kelapa menjadi produk yang memiliki banyak manfaat. Mentan tadi menyampaikan seluruh pohon kelapa dapat dimanfaatkan, semoga dapat meningkatkan kesejahteraan petani di Batang. Apalagi Sigandu ini memiliki kekayaan wisata alam yang mendukung pemandangan nyiur melambai,” ujar Denty di sela kunjungan tersebut. sumber : https://dentyeka.id/index.php/2023/01/21/denty-dampingi-mentan-syl-tinjau-kelapa-genjah-berbasis-pariwisata-di-sigandu/

BATANG – Anggota Komite II Anggota Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia asal Jawa Tengah Denty Eka Widi Pratiwi mengapresiasi kehadiran Pusat Nursery Perkebunan di Desa Wonorejo, Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, yang dilaunching Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL), Jumat (20/1/2023). Pusat Nursery tersebut dikembangkan untuk komoditas kelapa genjah. Menurut Denty, kehadiran pusat nursery tersebut akan mendukung pengembangan benih unggul dan percepatan swasembada benih nasional. Terlebih, lokasi ini mampu menampung hingga 20 juta bibit. “Dalam pengelolaan pusat nursery perkebunan ini, harapannya akan ada kolaborasi yang intensif dengan seluruh stakeholder baik pemerintah daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota), produsen mitra maupun Perbankan, sehingga keberadaan nursery ini tidak tergantung dari pembiayaan APBN,” kata Denty. Mentan SYL pada kesempatan tersebut juga menyebutkan pihaknya juga telah melaunching pusat nursery di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat untuk komoditas kopi, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara untuk komoditas jambu mete. “Semua pusat nursery ini telah dibangun dan dilengkapi dengan fasilitas sarana dan prasarana yang memadai seperti mesin dan teknologi lain,” katanya. Mentan SYL mengatakan, pembangunan pusat nursery di Kabupaten Batang dilakukan melalui pendekatan kawasan pengembangan perkebunan dan kesesuaian agroklimat untuk tanaman kelapa. Keberadaan pusat nursery yang strategis ini mempermudah akses penyaluran benih unggul bagi petani sehingga bisa menekan biaya distribusi dan mengurangi kerusakan benih akibat panjangnya rantai pasok “Mengingat permintaan benih kelapa terus mengalami peningkatan, maka target produksi benih kelapa harus terus ditingkatkan setiap tahunnya,” katanya Selanjutnya, Denty berharap nursery kelapa genjah dapat memproduksi benih siap salur dengan target lanjutannya yaitu membangun tahun Kebun Induk Kelapa Genjah di lokasi yang sama. Dengan demikian, kebun induk tersebut dapat menyediakan kebutuhan benih kelapa setiap saat. sumber : https://dentyeka.id/index.php/2023/01/21/pusat-nursery-perkebunan-di-batang-diharapkan-permudah-akses-penyaluran-benih-unggul/

JAKARTA -- Senator DPD DR Abdul Kholik, mengatakan adanya rencana kenaikkan ongkos naik haji (ONH) yang mencapai Rp 69 juta per orang harus dikaji secara mendalam oleh semua pihak. Hal ini mengingat kenaikan biaya ini tergolong cukup tinggi karena tahun lalu ONH masih dikisaran Rp 36 juta. ''Adanya kenaikan yang drastis ONH ini berpotensi memberatkan jamaah. Apalagi kondisi ekonomi masyarakat akibat pandemi masih belum pulih sepenuhnya Selain itu pihak Kemenag dan BPKH juga harus terbuka menjelaskan soal ini dan bersedia menerima masukan dari kalangan masyarakat terkait besaran ONH. Jangan sampai diputuskan sepihak, yakni dari pihak pemerintah saja,'' kata Abdul Kholik, di Jakarta, Jumat pagi (20/1/2023). Perlu diketahui, lanjut Kholik, kemampuan rata-rata masyarakat Indonesia baru bisa menabung untuk haji kurang lebih pada usia 40 tahun. Mereka pun naik haji lebih karena keinginan menyempurnakan rukun Islam, ketimbang kemampuan ekonominya. Jadi bila biaya ONH terus naik, maka makin sulit kesempatan orang Indonesia pergi haji padahal itu cita-cita dari setiap orang Islam Kembali saya berharap model pengeloaan dana haji yang itu menjadi tugas BPKH bisa memberikan hasil optimal. Hasilnya kemudian dapat digunakan untuk menekan kenaikan biaya haji. Maka sekarang, kami mempertanyakan hasil usaha investasi dana haji BPKH sampai seberapa besar dan kemanfaatannya digunakan untuk apa saja,'' kata Kholik Seharusnya, lanjut Kholik, dana haji yang kini banyak disebut sudah mencapai sekitar Rp 150 triliun bisa menghasilkan manfaat yang besar. Misalnya, kalau dinvestikan membeli infratruktur haji di Arab Saudi seperti hotel, penginapan, perusahaan logistik, hingga pesawat sendiri tentu akan menekan biaya ONH.''Sebab, kenaikkan ONH lazimnya terkait dengan soal di luar itu, yakni adanya inflasi, ongkos operasional pelayanan tanah suci, dan biaya penerbangan. Inilah yang membuat ONH pasti akan akan selalu naik." "Yang paling penting bagi kami di DPD, bila terjadi kenaikan maka komponen-komponen apa saja dari biaya haji yang membuat naik harus dijelaskan ke publik. Ini tidak bisa ditetapkan begitu saja padahal misalnya pengelolaan dana haji belum tampak jelas hasil investasinya. Tampaknya sampai sekarang, investasi dana haji itu belum jelas ke mana dan ditujukan ke bidang usaha apa. Hal inilah yang harus dijelaskan selain soal kenaikkan ONH 2023 tersebut,'' tandas Kholik. sumber : https://m.republika.co.id/berita/rorkyi385/senator-abdul-kholik-prihatin-informasi-kenaikan-drastis-ongkos-haji

SEMARANG - Rancangan UU Omnibus Law di sektor kesehatan mendapat perhatian serius dari Anggota DPD RI Perwakilan Jateng, Abdul Kholik. Senator kelahiran Cilacap 19 Juli 1968 itu tak ingin produk hukum tersebut nantinya justru berdampak buruk bagi pelayanan kesehatan maupun merugikan para pelaku yang terlibat di dalamnya. Bertempat di kantor DPD RI Jawa Tengah, Senin (16/1) Abdul Kholik mengajak para pelaku berdiskusi tentang bagaimana menyikapi rancangan UU Omnibus Law di sektor kesehatan Hadir dalam kesempatan itu, antara lain perwakilan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Perawat, Ikatan Bidan, kalangan akademisi, dan masih banyak lagi pelaku kesehatan. Menurut Abdul Kholik, sesuai namanya UU ini menggunakan sistem omnibus maka hampir semua UU di sektor kesehatan akan diubah atau sebagian nanti akan dihapuskan. Oleh karena itu karena menyangkut kepentingan banyak sekali layanan kesehatan maka ia perlu meminta masukan bagaimana menyikapi rancangan UU tersebut agar kualitas kesehatan dapat semakin meningkat. "Perlindungan profesi dan optimalisasi profesi kesehatan dapat berjalan dengan baik. Mengajak mengawal bersama, karena sering sekali pembahasan rancangan UU berjalan cepat sehingga perlu disiapkan lebih awal," ujarnya. Nantinya, hasil dari diskusi ini akan disampaikan sebagai bahan pertimbangan dalam rancangan UU Omnibus Law di sektor kesehatan. (*) Artikel ini telah tayang di TribunJateng.com dengan judul Senator Abdul Kholik Tak Ingin Profesi Kesehatan Dirugikan , https://jateng.tribunnews.com/2023/01/19/senator-abdul-kholik-tak-ingin-profesi-kesehatan-dirugikan. Penulis: hermawan Endra | Editor: sujarwo Sumber : https://jateng.tribunnews.com/2023/01/19/senator-abdul-kholik-tak-ingin-profesi-kesehatan-dirugikan

JAKARTA -- Senator DPD asal Jawa Tengah, DR Abdul Kholik, mengapresiasi pendekatan Kementerian Agama terkait dengan penambahan kuota haji sehingga mencapai kuota normal seperti sebelum pandemi Covid-19, yang berada pada kisaran 220.000 jamaah. Jumlah ini cukup signifikan untuk mengurai antrean jamaah haji yang dari waktu ke waktu semakin panjang daftarnya. Terakhir, antrean rata-rata bisa mencapai kisaran 25 tahun ''Tentu saja upaya menteri agama melegakan. Pendekatan kepada Kementerian Haji Arab Saudi menunjukkan tanda-tanda baik, yang mengarah kepada kuota haji normal yang menjadi porsi Indonesa,'' kata Abdul Kholik, di Jakarta, Senin (9/01/2023) pagi. Namun, lanjut Kholik, pihaknya juga berharap agar biaya haji (BPIH) tidak mengalami kenaikkan yang berpotensi memberatkan jamaah. Ini karena para calon jamaah haji sebenarnya, sudah memberikan pengorbanan dengan membayar biaya pendaftaran yang jumlah mencapai Rp 25 juta. ''Uang pendaftaran itu sebenanya uang muka biaya pergi haji. Dan jika dikaitkan dengan lama antrean yang mencapai 25 tahun itu kan berarti mereka sudah menabung selama 25 tahun. Selama waktu tunggu itu jamaah juga tidak mendapat manfaat dari tabungan itu." ''Akhir-akhir ini, kami memang merasa khawatir apabila ada kenaikan harga BPIH secara drastis karena kenaikan harga komponen biaya penyelenggaraan haji akibat pandemi. Belum lagi ada kenaikan inflasi dan kurs dolar terhadap rupiah yang sangat fluktuatif. Bahkan, hari ini kurs rupiah terhadap dolar berada di kisaran Rp 15.000-16.000,'' kata Kholik. Menurut Kholik, adanya hal tersebut tentu akan berdampak pada penentuan besar BPIH. Dengan demikian, diharapkan pemerintah bisa menentukan besaran biaya haji tersebut tanpa merugikan calon jamaah haji. Sumber : https://www.republika.co.id/berita/ro7534385/senator-abdul-kholik-biaya-haji-harus-jangan-memberatkan-para-calon-jamaah

SEMARANG - Ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dengan tegas dan jernih memberikan jaminan bahwa negara menjamin tiap tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Hal ini menunjukkan komitmen negara untuk melindungi disertai turut memastikan agar setiap penduduk memiliki kebebasan dan kenyamanan dalam menjalankan agamanya. Dalam konteks agama Islam, terbit Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Di dalam undang-undang tersebut dirumuskan tujuannya, yakni: (a) memberikan pembinaan, pelayanan, dan pelindungan bagi Jemaah Haji dan Jemaah Umrah sehingga dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan syariat, dan (b) mewujudkan kemandirian dan ketahanan dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Berdasarkan hal di atas, maka Komite III DPD RI sebagai alat kelengkapan dari DPD RI sebagai perwujudan mandat konstitusional Pasal 22 D UUD 1945 melaksanakan reses untuk menyerap aspirasi masyarakat di daerah terkait pelaksanaan UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, khususnya terkait umrah. Anggota DPD RI asal Jawa Tengah, Ir. H. Bambang Sutrisno melakukan rapat inventarisasi materi pengawasan dengan mengundang *stakeholder* yang berkaitan, diantaranya dari AMPHURI (Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia) Prov. Jateng, IPHI (Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia) Prov. Jateng, serta dari Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. Acara rapat dibuka oleh Ir. H. Bambang Sutrisno, dilanjutkan rapat serap aspirasi dari *stakeholder* yang telah datang. Perwakilan dari AMPHURI yaitu Dwi Setianto memaparkan beberapa kendala yang ditemui di lapangan antara lain, harga biaya Umroh dan Haji yang membengkak dikarenakan penutupan embarkasi Solo, sehingga dialihkan ke embarkasi Jakarta. Selain itu masyarakat yang ingin berangkat Haji dan Umroh masih kesulitan mendapatkan vaksin meningitis, sehingga travel agen harus mencari vaksin hingga ke beberapa daerah. hal tersebut berdampak pada transport, penginapan dan biaya hidup jamaah yang akan umroh. Selain itu meningkatnya harga dollar berdampak pada meningkatnya biaya yang harus ditanggung jamaah. Ditambah lagi harga tiket menjadi lebih tinggi karena penjualan tiket penerbangan harus melaluli *whole seller* tidak melalui maskapai langsung. Dwi juga menambahkan untuk mempermudah pembuatan paspor calon jamaah Umroh untuk tidak mencantumkan syarat rekomendasi dari Kemenag. Syarat tersebut diminta oleh pihak Kantor Imigrasi. Perwakilan dari IPHI Jateng, Harsono mengungkapkan beberapa kendala yang dialami jamaah terkait kurangnya pengawasan terhadap agent travel yang bermasalah, sehingga hal tersebut merugikan masyarakat. Selain itu juga muncul permasalahan akibat lamanya daftar tunggu haji, mengakibatkan jamaah lebih beralih ke Ibadah Umroh. oleh karena itu dimohon pemerintah juga ikut membantu kelancaran proses Ibadah Umroh. Hartono menambahkan, dalam membahas kebijakan mengenai ibadah Haji dan Umroh mohon untuk dapat melibatkan IPHI dan *stakeholder* lain yang berkaitan. Dari Kementerian Agama Kota Semarang hadir Mawardi selaku Kepala Seksi Penyelenggaran Haji dan Umroh. Mawardi menjelaskan bahwa Pendaftaran Haji Kota Semarang periode Januari-Oktober sebanyak 500 orang, namun banyak juga yang mengundurkan diri dikarenakan faktor usia. Mawardi juga menjelaskan saat ini banyak jamaah yang beralih ke Ibadah Umroh dikarenakan masa tunggu Haji yang lama. Karena keterbatasan yang dimiliki oleh Kemenag, sehingga pengawasan biro Travel Haji dan Umroh menjadi kurang maksimal. Ada biro travel yang memberangkatkan jamaah namun tidak punya ijin. Kemenag juga merasa keberatan perihal aturan dari Imograsi yang mewajibkan membawa surat rekomendasi dari Kemenag untuk mengurus paspor. Kendala dari Kemenag Kota Semarang yaitu tidak dapat mengakses aplikasi Sistem Komputerisasi Pengelolaan Terpadu Umrah dan Haji Khusus (SISKOPATUH) dari Kemenag Republik Indonesia sehingga tidak dapat memperkirakan berapa jamaah yang berangkat. Aplikasi SISKOPATUH hanya dapat diakses oleh Kemenag Provinsi Jawa Tengah. Hal tersebut diperparah dengan kurangnnya komunikasi yang intensif antara Kemenag Pusat dan Daerah sehingga penyelenggaraan ibadah haji terutama Umroh berjalan sendiri-sendiri. Dengan meningkatnya animo masyarakat untuk beribadah Umroh, maka diharapkan agar pemerintah dapat membuka embarkasi pemberangkatan Jamaah di tiap provinsi sehingga tidak menumpuk di embarkasi Jakarta atau Pusat.

JAKARTA -- Senator DPD asal Jawa Tengah, Dr. Abdul Kholik, mengatakan sekarang sudah waktunya diwujudkan integrasi kereta api komuter di kawasan Jawa Tengah Selatan dengan Jogja dan Jawa Tengah bagian timur. Ini karena kawasan tersebut memiliki potensi yang saling mendukung untuk dikembangkan agar kebutuhan akses mobilitas warga dan distrubisi logistik menjadi cepat, efisien, dan ekonomis. "Selama ini kereta komuter yang sudah ada baru Solo, Jogja, sampai Kutoarjo. Jadi sekarang tinggal diperpanjang rutenya melewati Kebumen, Kroya, hingga Purwokerto. Melalui perpanjangan rute komuter tersebut akan mengintregrasikan wilayah itu sehingga potensi perdagangan, jasa, dan pariwisiata akan terkoneksi satu sama lain. Apalagi bandara di Yogyakarta yang kini berada di lintasan komuter, akan menjadi pemacu utama perkembangan ekonomi kawasan,'' kata Abdul Kholik, di Jakarta, Kamis (5/1/2023). Menurut Kholik, di sektor pariwisata misalnya Jogja yang menjadi tujuan utama wisatawan perlu ditunjang oleh destinasi wisata alam yang tersebar di sepanjang kawasan selatan Jawa Tengah. Jogja itu kuat pada wisata sejarah dan budaya, namun untuk wisata pantai dan gunung di kawasan itu belum dikembangkan secara optimal. ''Maka kalau kawasan ini dintegrasikan destinasi wisatanya akan komplet, misalnya mulai dari kawasan Batu Raden, Pantai Selatan Jawa Tengah, hingga menyambung ke Yogyakarta." ''Menurut kami bila dintegrasikan melalui jalur kereta komuter, maka problema kemiskinan yang ada di wllayah itu bisa diatasi. Ini karena wilayah yang membentang antara Purwokerto dan Yogyakarta belum memiliki faktor pendorong kemajuan ekonomi kawasan. Pilihan yang realistis adalah menyambungkan dengan Jogja,'' ujarnya Selain itu lanjut Kholik, secara geografis wiayah tersebut baik secara ekonomi dan sosiologis memiliki kultur yang hampir sama. Secara historis dahulunya adalah bagian wilayah dari Mataraman. Dalam masa perjuangan wilayah antara Jogja hingga Purwokerto adalah medan gerilya Pangeran Diponegoro. ''Adanya kereta api komuter dari Jogja ke Purwokerta dan sebaliknya, menjadi sangat statregis. Sebab, bila sekarang sudah ada kereta api komuter yang mengelingi Jawa Tengah tidak terlalu efektif untuk pengembangan wilayah selatan Jawa Tengah tersebut. Ini karena jalur kereta komuter Joglo Semarkerto (Joglo, Solo, Semarang Purwokerto) jaraknya terlalu panjang sehingga frekuensinya kurang,'' katanya. Maka, tegas Kholik, saat ini akan lebih baik mengembangkan kereta komuter yang lebih pendek seperti Prambanan Eskpres. Jalur kereta ini hendaknya diperpanjang sampai Purwokerto. selain itu ke depan juga perlu dikembangkan kereta dari Purwokerto ke Pengandaran, sehingga seluruh kawasan Jawa Tengah Selatan dan Jawa Barat terkoneksi. "Jalur kereta api ini pun sebenarnya sudah eksis semenjak zaman kolonial. Bahkan dahulu pernah ada jalur kereta api dari Purwokerto ke Wonosobo melewati Purbalingga dan Banjarnegara,'' tandasnya. Sumber : https://www.republika.co.id/berita/rnzmhi385/senator-dpd-atasi-kemiskinan-jateng-selatan-perlu-kereta-komuter-jogjapurwokerto