Abdul Kholik Tolak, pelegalan Money Politik

Abdul kholik DPD RI Perwakilan Jawa Tengah tegas menolak wacana pelegalan money politic yang digagas Anggota Komisi II DPR Fraksi PDI-P Hugua. Anggota DPD RI Jateng, Abdul Kholik menyatakan pihaknya tidak akan mendukung wacana tersebut. Apalagi selama ini dia mengklaim anggota DPD dapat meraup lebih dari 2 juta suara pemilih di Jateng tanpa praktik money politic. "Kalau kami di DPD alhamdulillah tidak menghadapi praktek-praktek money politic. Mungkin karena kami kan harus besar sekali cakupan suara kami diatas 2 juta ke atas. "Makanya hampir mustahil kami melakukan buying food atau money politic gitu," tutur Kholik saat FGD DPD RI soal evaluasi Pemilu 2024 di Kantor DPD RI, Sabtu (18/5/2024). Wacana itu muncul lantaran praktik politik uang masih sangat mengakar kuat di masyarakat saat memasuki masa pemilu. Sebagian pihak, termasuk Anggota Komisi II DPR Fraksi PDI-P Hugua merasa praktik itu tak bisa dihentikan. Jadi, money politic perlu diatur dan diberi batas jumlah uang yang diberikan kepada masyarakat pemilih. Merespon hal itu Kholik menegaskan bahwa pihaknya bisa memenangkan kontestasi DPD tanpa memberi 'amplop' kepada masyarakat untuk memilihnya. "Nah tapi memang ini yang muncul di berbagai pembahasan. Di berbagai kalangan masyarakat ada praktik-praktik terkait money politic di dalam pelaksanaan pemilu." "Ada problem politik yang dirasakan oleh para peserta pemilu, kalau kami ke DPD alhamdulillah tidak," bebernya. Kendati demikian, bukan berarti pemerintah dapat melegalkan praktik money politic tersebut. Menurutnya pemerintah justru harus berperan mengedukasi masyarakat agar tidak menormalisasi praktik tersebut terus menerus. "Iya bagaimanapun pemilu itu adalah tanggung jawab warga diberi kepercayaan untuk menentukan pilihannya dalam rangka pemerintahan ke depan," imbaunya. Sebut karena Money Politic Kesadaran masyarakat juga perlu dipupuk sejak dini untuk meninggalkan kebiasaan money politic tersebut. "Makanya ya warga harus punya kesadaran untuk itu, bukan karena kepentingan yang lain, apalagi tadi untuk money politic, ya kami tentu menolak kalau itu dilegalkan," tandasnya.