DPD RI Jawa Tengah, - Abdul Kholik DPD RI Jateng Gelar FGD reaktivasi kereta api rute Purwokerto-Wonosobo, bersama Pemprov Jateng. Dengan percepatan pembangunan reaktivasi jalur kereta senilai Rp 8,3 triliun itu, sebanyak 16 stasiun akan berfungsi kembali. Selain itu, 12.930 penumpang dapat diangkut setiap hari bila telah beroperasi pada 2044 mendatang. Abdul Kholik menilai menurut feasibility study (FS) 2022 atau studi kelayakannya rute Purwokerto-Wonosobo harusnya menjadi prioritas pertama. Sedangkan rute Semarang-Rembang dan rute Kedungjati Ambarawa-Yogyakarta menjadi prioritas berikutnya pembangunan rute kereta api di Jateng. "Ini sangat dibutuhkan untuk meningkatkan akses dan mendorong ekonomi daerah di kawasan selatan sampai ke tengah, yang sangat sulit untuk bisa mendapatkan akses selain kereta api," ujar Kholik usai FGD Reaktivitasi Kereta Api Purwokerti-Wonosobo di kantor DPD RI Jawa Tengah, Kamis (1/8/2024). Menurutnya, jalur transportasi publik di Yogyakarta kini terbantu oleh Bandar Udara Internasional Yogyakarta (YIA). Sementara jalur di Rembang kini berdekatan dengan akses jalan tol, stasiun, hingga jalur laut yang bisa digunakan. "Faktanya hari ini sebenarnya sudah ada akses yang lebih cepat, karena Jogja sudah bergeser ke YIA sebagai pintu masuknya. Yang ke rembang juga begitu, karena sudah ada tol dan juga ada aspek laut sebenarnya bisa digunakan. Tol dan kereta jalur tengah sudah mendekati akses itu. Rembang, Blora, sudah tercakup disitu," bebernya. Untuk itu Kholik berharap proyek yang semula direncanakan untuk digarap mulai 2030 itu bisa mendapat prioritas dari jalur lainnya dan dipercepat pembangunannya. Sehingga keberadaan jalur kereta Purwokerto-Wonosobo dapat menjadi solusi permasalahan logistik dan memenuhi akses transportasi publik bagi masyarakat setempat. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas 1 Jateng, Rudi Pitoyo menambahkan, rute Purwokerto-Wonosobo akan memiliki panjang mencapai 92 kilometer. Proyek itu menelan total biaya Rp 8,3 triliun. Mulai untuk biaya pembebasan lahan, konstruksi jalur kereta api, hingga biaya manajemen dan contigency. "Tentunya ada perbedaan nanti ya, tadi ada data yang 91 km, ada yang 89 km, ada yang 92 km," tutur Rudi. Dia menyebut adanya kendala dalam proses reaktivitasi rute itu. Salah satunya, banyaknya bangunan dan beragam infrastruktur di jalur kereta api yang lama, yang digunakan masyarakat sebagai tempat dagang maupun tempat tinggal. "Tadi kita sampaikan bahwa topografi yang di sana juga menjadi tantangan kami, terus kondisi lahan, terus kondisi gempa bumi juga menjadi pertimbangan-pertimbangan," lanjutnya. Perwakilan Dishub Jateng, Kepala Balai Trans Jateng, Joko Setyawan mendukung percepatan reaktivitasi pada rute kereta api di Purwokerto-Wonosobo tersebut. "Sehingga prioritasnya kalau kita ngomong tentang kemanfaatan bisa bergeser ke arah selatan gitu sehingga ini bisa diajukan untuk menjadi percepatan supaya pembangunan ini bisa lebih cepat dari yang sudah direncanakan di FS," ungkapnya. Lebih lanjut, hasil dari FGD ini akan disampaikan DPD RI Jateng kepada pemerintah pusat dan DJKA. Sehingga agar pemerintah mempertimbangkan urgensi percepatan reaktivasi jalur kereta Purwokerto-Wonosobo.

Semarang,- DPD RI Jateng. Jelang PON (Pekan Olahraga Nasional) 2024 yang dijadwalkan berlangsung dari 8 hingga 20 September 2024 dengan Aceh dan Sumatera Utara sebagai tuan rumah, Anggota DPD RI Jateng Ir.H.Bambang Sutrisno, MM dalam kesempatan reses ini berkesempatan untuk melakukan pengawasan dengan mengundang stakeholder terkait, hal ini selaras dengan Agenda Komite III Inventarisasi UU No. 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan khususnya Pelaksanaan PON di Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara, diantaranya KONI (Komite Olahraga Nasional Indonesia), Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah, Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan Univ. Negeri Semarang, Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Pendidikan Univ.Wahid Hasyim. Dalam kesempatan ini Muhlisin selaku Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Pendidikan Univ. Wahid Hasyim memaparkan permaslahan olah raga di Jawa Tengah kepada Bambang Susilo selaku Senator Jawa Tengah, bahwa perlunya perubahan paradigma dimana Olah Raga tidak sekedar memeproleh prestasi, tetapi juga dapat menjadi konstruksi Pembangunan Nasional, dimana dari olah raga dapat membentuk gaya hidup, menjunjung sportivitas dan membentuk disiplin sehingga diharapkan dapat mengatasi kemiskinan dan membentuk gaya hidup masyarakat yang sehat. Senada dengan hal tersebut, pihak KONI yang diwakili wakil ketua umum KONI Jateng dan Dispora Provinsi Jateng menyetujui hal tersebut, dikarenakan olah raga di Jawa Tengah tidak hanya menjadi tanggung jawab KONI dan Disporapar saja,melainkan membutuhkan keterlibatan semua pihak. Waketum KONI Sudjatmiko, mengeluhkan minimnya anggaran dalam pembinaan atlet jika dibandingkan dengan Provinsi lain. akan tetapi permasalahan ini tidak menjadi penghambat ataupun halangan bagi pembinaan atlet di Jawa Tengah untuk tetpa meraih prestasi yang terbaik, hal ini terbukti dengan peringkat perolehan medali kontingen Jawa Tengah yang selalu masuk dalam 8 besar. Diakhir acara Bambang Sutrisno selaku anggota DPD RI Jateng menyatakan bahwa pembinaan olah raga tidak bisa instan dan bukan hanya menjadi tanggung jawab KONI dan Dispora melainkan melibatkan banyak unsur terkait termasuk perlunya kurikulum pada Pendidikan, sehingga dapat dilakukan pembinaan ataupun penjaringan calon atlet yang dimulai sejak dini.

dpd.go.id - Landing Page DPD RI merupakan sebuah media publikasi yang berisi tentang informasi kelembagaan serta kesekretariatan DPD RI (https://landing.dpd.go.id).

SEMARANG, - Pilkada serentak di Jawa Tengah mendapatkan perhatian serius dari Senator Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Jawa Tengah, Abdul Kholik. Setidaknya ada tiga hal yang ditekankan adalah kandidat kepala daerah yang berlatar belakang ASN/TNI/Polri, perang baliho kandidat hingga pencegahan politik uang. Menurutnya saat ini cukup banyak kandidat calon kepala daerah yang berlatar belakang ASN/TNI/Polri. Namun dalam proses pendekatan mereka pada Parpol dinilai melanggar etik netralitas. Ia pun meminta Bawaslu Jateng untuk memberikan penjelasan pada masyarakat apakah hal itu benar melanggar atau tidak. "ASN/TNI/Polri itu kan memiliki hak politik juga. Tapi belum-belum, ada yang diproses diteruskan ke KASN." "Kalau masih pendekatan ke partai, mestinya tidak ada sanksi. Karena tahapannya memang seperti itu," ujar Abdul Kholik di kantor Bawaslu Jateng yang diterima oleh Ketua Bawaslu Muhammad Amin, Jumat 19 Juli 2024. Menurut Abdul Kholik, jika ASN/TNI maupun Polri khawatir untuk terjun di jalur politik untuk maju di Pilkada maka ada kekhawatiran semakin terbatas kandidat.Oleh karena itu, muncul kekhawatiran selanjutnya adalah ada potensi calon tunggal di sejumlah daerah. "Semangatnya harus diberi ruang dulu karena itu hak politik. Saya berharap ruang ini jangan dihambat, sebelum clear.""Agar membuka ruang kontestasi yang lebih luas. Saya khawatir calon tunggal meningkat, tapi ada calon yang ingin maju tapi terkendala," lanjutnya. Hal kedua yang ia tekankan adalah adanya "perang baliho" para kandidat calon kepala daerah maupun wakil di berbagai daerah di Jawa Tengah. Ketiga, Abdul Kholik berharap pemilukada serentak kali ini bisa terbebas dari politik uang atau setidaknya bisa ditekan. Ia merasa prihatin karena cukup banyak kepala daerah yang mesti terjerat kasus hukum saat masih menjabat atau setelah purna jabatannya. Ketua Bawaslu Muhammad Amin mengatakan ketentuan ASN/TNI/Polri yang masuk dalam kontestasi Pilkada sah-sah saja.Ini sebagaimana Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas PKPU Nomor 3 Tahun 2017.Selama mereka belum ditetapkan sebagai pasang calon maka tidak masuk ranah PKPU tersebut. Namun jika yang bersangkutan sudah ditetapkan sebagai pasangan calon maka wajib mundur. Penetapan pasangan calon sesuai tahapannya pada 22 September 2024 Perihal baliho yang cukup banyak saat ini, Muhammad Amin mengatakan bukan tanah KPU. Karena tokoh-tokoh tersebut masih belum berstatus pasangan calon sebagaimana diatur dalam PKPU."Apakah baliho saat ini masuk APK (alat peraga kampanye)? Wong pendaftaran saja belum. Itu di luar kewenangan kami," lanjutnya. Meski demikian tiap kabupaten/kota memiliki Perda perihal aturan pemasangan baliho tersebut.Hal itu menjadi ranah pemerintah kabupaten dan kota. Perihal politik uang, pihaknya juga terus mendorong agar ditekan atau bisa dihilangkan.Langkah yang sudah ditempuh di antaranya adalah sosialisasi hingga membentuk desa pengawasan anti politik uang.

Anggota DPD RI dari Jawa Tengah Abdul Kholik menuturkan, reaktivasi jalur kereta api Purwokerto - Wonosobo diupayakan menjadi prioritas pertama. Hal tersebut disampaikan Abdul Kholik saat Forum Group Discussion (FGD) Reaktivasi Jalur Kereta Api Purwokerto-Wonosobo sebagai Upaya Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Kawasan Jasela di Pendopo Bupati Wonosobo, Selasa(16/7/2024). FGD yang difasilitasi PC IKA PMII Wonosobo ini, turut dihadiri Anggota DPD RI Dapil Jawa Tengah Abdul Kholik, Bupati Wonosobo Afif Nurhidayat, PT KAI Daop 5 Purwokerto, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, BI Purwokerto, dan tokoh masyarakat. Senator dari Jateng tersebut mengatakan, dalam FGD ini menghadirkan semua stakeholder untuk membahas reaktivasi jalur kereta api Purwokerto-Wonosobo dari sudut pandang masing-masing. Ia mengatakan, upaya reaktivasi jalur kereta api Purwokerto-Wonosobo sudah berjalan dari waktu ke waktu dan masih terus diupayakan. "Ini sesuatu yang sudah berjalan dari waktu ke waktu dari tahun 2002 ada upaya, 2009 ada upaya, 2019 hampir dieksekusi namun kemudian ada covid tertunda lagi." "Dan sekarang masuk di prioritas 3 hasil visibility tahun 2022," ucapnya k. Untuk selanjutnya, ia akan mendorong empat kabupaten yang akan dilewati jalur kereta api ini antara lain Kabupaten Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, dan Wonosobo mengajukan surat untuk diprioritaskan reaktivasi jalur kereta api ini.Pihaknya juga akan berhubungan langsung dengan para pengambil keputusan agar wacana ini naik menjadi prioritas pertama. "Memang kemarin kita masukan ke dalam usulan untuk percepatan pembangunan di Jawa Tengah melalui Perpres 79 tahun 2019." "Jadi sudah ada upaya lebih lanjut lagi, kita mendorong daerah bersama-sama mengawali," lanjutnya. Kondisi Jalur Kereta Api Ia juga menyampaikan, telah dilakukan ekspedisi jalur rel kereta api Purwokerto-Wonosobo.Berdasarkan kondisi di lapangan, sebagian sudah digunakan oleh masyarakat. "Sebagian sudah digunakan oleh masyarakat tapi semua dengan status pinjam atau sewa dan mereka juga menyadari, kalau dibutuhkan mereka siap mengembalikan." "Dari data PT KAI semua ada kontrak peminjamannya," tandasnya. Sementara itu Bupati Wonosobo Afif Nurhidayat menyambut baik wacana reaktivasi jalur kereta api Purwokerto-Wonosobo yang sudah muncul sejak lama. Menurutnya, hal ini ide yang sangat baik untuk upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi kawasan Jawa Tengah selatan (Jasela).Terlebih Kabupaten Wonosobo yang terus mendorong sektor pariwisata dan pertanian yang menyumbang peran besar bagi pertumbuhan ekonomi di daerahnya. Pihaknya siap berkolaborasi dengan pemerintah kabupaten lain khususnya yang dilewati jalur kereta api Purwokerto-Wonosobo untuk mempercepat reaktivasi ini."Hari ini kita dorong bersama-sama melalui Pak Kholik, kita ajak Banjarnegara, Purbalingga, Purwokerto, tokoh masyarakat, mudah-mudahan akan bisa mempercepat yang tadinya rencana 2030 mudah-mudahan bisa diajukan 2025." "Kita tindaklanjuti dengan gerakan kolaboratif dari semua pihak, semua lini akan kita dorong untuk bisa mengawal ini semua," terangnya. Ia berharap, dengan reaktivasi jalur kereta api Purwokerto-Wonosobo akan berdampak pada multiplier effect yang besar.

JAKARTA, dpd.go.id -Sekretaris Jenderal DPD RI Rahman Hadi menghadiri acara penyampaian hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II tahun 2023. Acara tersebut dibuka secara langsung oleh Presiden RI Joko Widodo di Jakarta Convention Center, Jakarta, Senin (8/7/24). “Hari ini BPK RI menyerahkan hasil pemeriksaan untuk semester II tahun 2023. Laporan tersebut diserahkan Ketua BPK RI Isma Yatun kepada Presiden RI dan dihadiri semua elemen,” ucap Rahman Hadi usai menghadiri penyampaian hasil pemeriksaan BPK RI. Rahman Hadi mengapresiasi setinggi-tingginya kepada BPK RI terhadap pencapaian WTP kepada pemerintah, di mana DPD RI juga termasuk di dalamnya. Ia juga berharap DPD RI bisa kembali memperoleh WTP yang ke-18 kalinya. “Semoga DPD RI bisa kembali memperoleh WTP yang ke-18 secara berturut-turut,” tukasnya. Dalam sambutannya, Presiden RI Joko Widodo memberikan penghargaan dan apresiasi kepada BPK RI yang telah melaksanakan tugas pemeriksaan keuangan negara dan terus meningkatkan profesionalisme dalam fungsi pemeriksaan, serta kepada pemerintah pusat dan daerah atas predikat WTP dalam laporan keuangan pemerintah tahun ini. Pada kesempatan itu, Kepala BPK Isma Yatun menyampaikan di hadapan Joko Widodo, bahwa pertanggungjawaban dari realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 ini tercatat memperoleh opini WTP. Menurutnya pemeriksaan LKPP 2023 mencakup laporan bendahara umum negara dan 84 laporan kementerian/lembaga. “Hasilnya, BPK memberikan opini WTP atas Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) dan 80 Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL) serta opini wajar dengan pengecualian atau WDP atas 4 LKKL,” tegasnya. Sementara dari Laporan IHPS II Tahun 2023, BPK mencatat adanya potensi kerugian negara senilai Rp93,44 triliun sepanjang 2017-2023. Pada saat yang sama, BPK juga telah menyelamatkan aset dan uang negara senilai Rp136,88 triliun sepanjang 2005-2023. Sebanyak Rp21,87 triliun di antaranya adalah atas hasil pemeriksaan periode RPJMN 2020 - 2023.

Rapat Dengar Pendapat Komite I DPD RI dengan Pakar Kriminologi dan Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) membahas Inventarisasi Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan di ruang rapat Sriwijaya, gedung DPD RI, Jakarta. (1/7) Hadir sebagai narasumber pada rapat tersebut Pakar di bidang kriminologi ,Prof. Drs. Adrianus Eliasta Sembiring Meliala, M.Si., M.Sc., Ph.D. dan Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia ( MAKI ), Boyamin Saiman, M.A., M.Phil. Pada rapat tersebut, Komite I DPD RI menyampaikan beberapa perhatiannya terkait penyelenggaraan proses pemasyarakatan yang didapatkan dari aspirasi masyarakat dan hasil temuan di daerah yaitu terkait persoalan over kapasitas lapas ; mengenai hak pelayanan kesehatan para warga binaan (narapidana); monitoring dan pengawasan terhadap warga binaan atas pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi atau dikunjungi, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas dan pembebasan bersyarat; dan penguatan SDM pembimbing kemasyarakatan (PK) dan Asisten PK (APK) sebagai upaya peningkatan kinerja dalam pemenuhan kebutuhan dan hak tahanan. Komite I DPD RI memberikan perhatian khusus terhadap penyelenggaraan proses pemasyarakatan yang dihadapkan pada banyak persoalan yang berpotensi menjadi pemicu timbulnya gangguan keamanan dan ketertiban. Untuk itu Komite I DPD RI menekankan pentingnya pembahasan yang mendalam terkait pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

JAKARTA – Berbagai masalah terkait pertanahan di daerah disampaikan langsung di hadapan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI (Menteri ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam Rapat Kerja (Raker) Komite I DPD RI, pada Selasa (2/7/2024). “Dari 66.000 desa yang ada di Indonesia, kurang lebih 22.000 desa ada di kawasan hutan, dan masyarakat di desa kawasan hutan itu hingga saat ini terus menuntut untuk diterbitkan sertifikat hak atas tanahnya,” ucap Ketua Komite I DPD RI, Fachrul Razi di Gedung DPD RI, Jakarta. Sementara itu Senator asal Sumatera Selatan Jialyka Maharani mengeluhkan pelayanan di Kantor Pertanahan Sumatera Selatan terutama di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) yang tidak memuaskan. “Pelayanan di Kantor ATR/BPN di OKI tidak memuaskan karena pelayanan berbelit, kedatangan petugas pengukur tanah yang cukup lama dan kelalaian karena ada sertipikat tanah yang hilang di kantor tersebut,” pungkas Jialyka. Di sisi lain Anggota DPD RI asal Jawa Barat Asep Hidayat ikut menyampaikan permasalahan terkait kecacatan administrasi pada sistem pendataan Kementerian ATR/BPN. “Di Jawa Barat banyak permasalahan mengenai sertifikat ganda yang kami curigai diakibatkan kelemahan pengelolaan sistem informasi internal ATR/BPN, begitupula dalam banyaknya kasus pembatalan sertifikat yang disebabkan oleh kecacatan administrasi,” imbuh Asep. Menanggapi hal tersebut, AHY berkomitmen untuk menciptakan zona integritas dan terus membenahi internal Kementerian ATR/BPN serta bekerjasama dengan penegak hukum untuk menindak tegas oknum nakal terutama untuk permasalahan mafia tanah. “Kami serius membangun zona integritas di lingkungan Kementerian ATR/BPN karena kami tidak mau sumber masalah justru terjadi di internal kami baik pusat maupun daerah,” jawab AHY. Di akhir rapat, AHY tidak lupa menyampaikan apresiasi, penghargaan, sekaligus rasa terima kasih yang setinggi-tingginya kepada para Senator, khususnya di Komite I DPD RI. “Kami sangat mengapresiasi kerja keras DPD RI dalam melakukan pengawasan atas berbagai kasus sengketa tanah, mafia tanah maupun kurangnya pelayanan di kantor Kementerian ATR/BPN di berbagai daerah, karena hasil pengawasan yang DPD RI sampaikan telah memudahkan kami untuk menyelesaikan berbagai masalah pertanahan dan melakukan evaluasi,” tegas AHY.

Banyumas: Anggota DPD RI Abdul Kholik , mengapresiasi perkembangan UMKM di Banyumas. Hal itu dibuktikan dengan memborong sejumlah produk UMKM yang dipajang dalam upacara pengukuhan kepala kantor perwakilan Bank Indonesia Purwokerto, Jumat (28/6/2024) Usai acara pengukuhan, Abdul Kholik sempat meninjau stand UMKM binaan Bank Indonesia. Ia-pung menyatakan dukungan pemerintah terhadap perkembangan UMKM terus dilakukan diantaranya melalui pembinaan terhadap pelaku UMKM. Salah satunya yang dilakukan bank Indonesia bahkan ia terkesan dengan produk UMKM dari Banyumas seperti batik karena punya ciri khas yang mewakili nilai sosial budaya Banyumas. “Untuk mendukung perkembangan dan kemajuan UMKM juga diperlukan infrastruktur yang memadai misalnya jalur transportasi untuk mobilisasi produk-produk UMKM”, ungkap Abdul Kholik Ia mengaku, bersama dengan stakeholder lainnya seperti pihak PT KAI sedang mengupayakan reaktivasi jalur kereta api Purwokerto Wonosobo yang kini sudah tidak ada, padahal pada masanya jalur ini merupakan jalur strategis dan domian untuk mengangkut barang dari Wonosobo hingga Cilacap ke pelabuhan Tanjung intan hingga bisa ekspor ke negeri Belanda. “PT KAI yang punya kewenangan, jalur rel dan mengelola dan mengoprasikan, tetapi itu harus di dukung oleh pemda baik kabupaten maupun provinsi sekaligus nanti menjadi kebijakan nasional”, katanya. Abdul Kholik juga yakin jika jalur kereta api Purwokerto Monosobo dihidupkanlagi akan membangkitkan ekonomi dan parisiwata, yang pada akhirnya mensejahterakan daerah tersebut.

Semarang, 27 Juni 2024 DPD RI Jawa Tengah-Yohanes Wahyu, Kepala kantor DPD RI Jawa Tengah beserta jajaran menerima aduan aspirasi masyarakat yang terdiri dari orang tua murid dan Pengajar dari salah satu Sekolah Negeri di Kota Semarang. Perwakilan orang tua murid menyampaikan beberapa kekhawatirannya terhadap sistem penerimaan peserta didik baru tahun ini. Salah satu yang menjadi kekhawatiran adalah sistem online dalam PPDB dimana jika ada kesalahan input data tidak dapat direvisi ataupun diulang kembali. Hal ini menjadi kekhawatiran bagi orang tua murid. Karena hingga hari terakhir proses PPDB beberapa orang tua belum bisa mengubah data yang sudah masuk dalam sistem online, dikhawatirkan hal ini akan berdampak buruk pada siswa dalam mendaftar di sekolah Negeri. Orang tua murid mengeluhkan beberapa poin permasalahan dalam sistem PPDB saat ini yang dirasa masih banyak menimbulkan kekacauan saat proses penerimaan murid baru. Mendengar permasalahan tersebut DPD RI Jawa Tengah melalui Yohanes Wahyu selaku Kepala kantor akan menindak lanjuti dan meneruskan permasalahan tersebut ke Ir.Bambang Sutrisno selaku anggota Komite III DPD RI yang membidangi Pendidikan. Yohanes Wahyu mengatakan bahwa DPD RI Jawa Tengah jika diperlukan bersiap untuk menjembatani permasalahan tersebut dengan mempertemukan pihak pihak terkait diantaranya Dinas Pendidikan Kota Semarang dan Orang Tua Murid.